NADIKABAR.COM — Pemerintah mencatat usulan perlindungan 6,46 juta hektare lahan sawah melalui penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Jumlah tersebut setara 87,97 persen dari total Lahan Baku Sawah (LBS) nasional.
Data itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Jakarta, Rabu (11/11). Pemerintah menilai capaian tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan produksi pertanian dan memperkuat fondasi swasembada pangan nasional.
Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) per 21 Oktober 2026, usulan LP2B sawah nasional mencapai 6.463.007 hektare. Angka itu berasal dari total LBS seluas 7.346.470 hektare.
Dari 509 kabupaten/kota, sebanyak 486 daerah telah memenuhi ketentuan minimal LP2B sebesar 87 persen terhadap LBS.
Masih terdapat tiga provinsi yang perlu mempercepat pemenuhan ketentuan tersebut. Ketiganya adalah Riau (76,24 persen), Banten (84,73 persen), dan Papua (78,02 persen).
Pada awal September 2026, tujuh provinsi belum memenuhi ketentuan minimal 87 persen. Jumlah itu berkurang menjadi tiga provinsi melalui percepatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah.
Zulkifli menegaskan bahwa perlindungan lahan sawah produktif merupakan bagian penting dari strategi menjaga ketahanan dan kemandirian pangan nasional.
"Kalau lahan sawah produktif terus beralih fungsi, kapasitas produksi pangan kita akan terancam," tegasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11).
Ia melanjutkan, Pemerintah menilai perlindungan lahan sawah harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pembangunan dan pemanfaatan ruang.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga lahan produktif dan melindungi investasi infrastruktur irigasi. Selain itu, kapasitas produksi pangan nasional diharapkan tetap terjaga demi mewujudkan swasembada pangan.
"Karena itu, lahan pertanian harus dilindungi dan kebijakan tata ruang harus berpihak pada keberlanjutan produksi pangan," pungkas Zulkifli.
