Dukungan lainnya mencakup pemberian keringanan PPh bagi 552.000 pekerja sektor perhotelan, pengembangan keterampilan bagi 400.000 tenaga kerja pariwisata setiap tahun, serta perluasan akses visa dan konektivitas udara.
Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan keterjangkauan, aksesibilitas, dan kualitas layanan pariwisata.
"Kami juga ingin menyoroti betapa mendesaknya inovasi dan efisiensi di sektor pariwisata Indonesia. Pemerintah akan mengembangkan ekosistem yang mendorong pelaku usaha pariwisata untuk menghasilkan desain produk kreatif dengan harga yang kompetitif," imbuh Dradjad.
Selain memperkuat permintaan, pengembangan pariwisata membutuhkan inovasi produk, efisiensi usaha, dan peningkatan kualitas pengalaman wisata.
Kekayaan alam dan budaya Indonesia perlu dioptimalkan melalui penawaran wisata yang kreatif dan kompetitif, termasuk penyelenggaraan acara yang memadukan pariwisata dengan olahraga, musik, serta industri kreatif untuk menjangkau segmen wisatawan yang lebih luas.
Pemerintah juga mendorong penguatan industri Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE) dengan menarik lebih banyak acara bisnis internasional dan menghubungkan penyelenggara dengan pelaku usaha lokal.
Upaya itu disebut memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah dan industri agar potensi destinasi dapat diterjemahkan menjadi peluang usaha, investasi, dan lapangan kerja yang lebih luas.
"Visi kita sangat jelas. Pariwisata perlu menciptakan lapangan kerja berkualitas, memberdayakan masyarakat lokal, menarik investasi berkelanjutan, serta memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global," pungkas Wamenko Dradjad.
