NADIKABAR.COM — Pemerintah akan menunjuk satu lembaga untuk mengelola dana cadangan pesangon (DCP). Setiap perusahaan wajib setor untuk menjamin terpenuhinya hak pekerja jika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ketentuan itu tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi ini salah satunya mengatur pembentukan pengelola dana cadangan pesangon yang dilakukan secara terpusat oleh lembaga pemerintah.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan perusahaan wajib memperhitungkan pesangon sejak awal hubungan kerja berstatus perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).
"Jadi dari pertama seorang pekerja dikontrak bekerja sebagai PKWTT, maka pengusaha atau pemberi kerja sudah menghitung-hitung likuiditasnya jika dia atau yang bersangkutan ter-PHK dan uang itu sudah dititipkan, disetor ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola dana cadangan pesangon," kata Indah dalam Sosialisasi UU Nomor 27 Tahun 2026, dikutip Minggu (15/11/2026).
Lembaga pengelola dana cadangan pesangon ditargetkan sudah mulai bekerja pada 2028. Dengan begini diharapkan tidak ada lagi korban PHK yang tidak mendapatkan pesangon.
"Mohon maaf seperti di pabrik-pabrik padat karya di Jawa Tengah yang sampai sekarang pesangonnya belum kelar. Maka kalau sudah ada dana cadangan pesangon ini dikelola oleh lembaga pemerintah, insyaallah tidak akan lagi terjadi ter-PHK yang tidak mendapatkan hak mendasarnya yaitu pesangon," ucap Indah.
"Kapan ini berlaku? UU mengatakan maksimal 1 tahun transisi. Jadi satu tahun lagi, 2028 sudah ada nanti lembaga pengelola dana cadangan pesangon," tambahnya.
Indah menjelaskan konsep pengelola dana cadangan pesangon memiliki mekanisme yang berbeda dengan dana-dana yang dikelola Dana Pensiun (Dapen) atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) milik masing-masing perusahaan. Perusahaan memiliki waktu satu tahun untuk mendata jumlah pekerja dan dana pesangon sebelum harus disetorkan Oktober 2027.
"Jadi bagi para pengurus, pengelola DPLK di masing-masing perusahaan, silakan berbenah mulai sekarang karena by Oktober 2027 maka semua dana pesangon harus diserahkan kepada dana cadangan pesangon," jelasnya.
Meski demikian, ketentuan lebih lanjut mengenai dana cadangan pesangon masih menunggu aturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah (PP). Proses penyusunannya akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik yang melibatkan para pemangku kepentingan ketenagakerjaan.
"Bagaimana concern stakeholders akan menjadi pertimbangan dalam perumusan peraturan pelaksanaan," ucap Indah.
Jika pengusaha tidak menyediakan dana cadangan pesangon, akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan/atau pencabutan perizinan berusaha.
"Dana cadangan pesangon dikecualikan dari usaha mikro dan kecil," tulis aturan tersebut.
Sampai saat ini pemerintah belum menunjuk lembaga yang akan bertindak sebagai Pengelola Dana Cadangan Pesangon. Kemnaker membantah informasi yang beredar di media sosial bahwa dana tersebut akan dikelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon," ujar Indah dalam keterangan tertulis.
Indah mengimbau kepada masyarakat khususnya kalangan pengusaha dan pekerja/buruh agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Masyarakat diharapkan mengacu pada informasi dan penjelasan resmi pemerintah dalam mengikuti perkembangan kebijakan Dana Cadangan Pesangon.
Indah menegaskan setiap perkembangan kebijakan tersebut akan disampaikan secara resmi setelah melalui tahapan pembahasan, perumusan dan penetapan peraturan pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Kemnaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha," pungkasnya.
