NADIKABAR.COM — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam waktu dekat akan menunjuk satu lembaga pemerintah sebagai pengelola dana cadangan pesangon (DCP). Setiap perusahaan wajib setor untuk menjamin terpenuhinya hak karyawan tetap jika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan semua dana pesangon perusahaan nantinya dikelola secara terpusat oleh lembaga yang ditunjuk sebagai pengelola dana cadangan pesangon. Kebijakan ini berlaku mulai Oktober 2027.
"Bagi para pengurus, pengelola DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) di masing-masing perusahaan, silakan berbenah mulai sekarang karena by Oktober 2027 maka semua dana pesangon harus diserahkan kepada dana cadangan pesangon," kata Indah dalam Sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, dikutip Minggu (15/11/2026).
Ketentuan lebih lanjut mengenai dana cadangan pesangon masih menunggu aturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah (PP). Salah satu poin yang belum final yakni nasib dana pesangon yang sudah lebih dulu dikumpulkan perusahaan sebelum UU Nomor 27 Tahun 2026 diundangkan.
