"Bisa jadi dana-dana yang dikelola sebelum UU ini lahir tetap di DPLK, di Dapen, bisa jadi tidak perlu disetorkan, tetapi saya tidak janji. Bisa juga nanti aturan teknisnya memerintahkan semua harus disetorkan ke lembaga pemerintah pengelola DCP ini, saya nggak tahu, belum ada arahan teknis seperti ini," terangnya.
Indah menjelaskan perlunya lembaga pengelola dana pesangon di Indonesia karena melihat maraknya kasus perusahaan yang gagal memenuhi hak pesangon karyawan. Ia menyinggung peristiwa gulung tikarnya salah satu raksasa tekstil di Jawa Tengah pada awal 2026 yang berujung pailit.
"Hampir 11.000 pekerja buruhnya tidak dapat pesangon dan sampai hari ini masih banyak yang belum dapat pesangon walaupun baru kemarin memang diputuskan ditakeover oleh Danantara. Apa kita mau begitu terus? Dan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang pailit. Trennya sekarang kan begitu, entah pailit beneran atau sengaja dipailitkan dan ingkar membayar pesangon pekerja," ungkap Indah.
Indah menyebut Singapura dan negara Eropa sudah lama memiliki lembaga pengelola dana cadangan pesangon. Kehadirannya dianggap sebagai keberpihakan perlindungan bagi pekerja yang terpaksa kehilangan pekerjaannya.
