Kurnia mengatakan pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat terkait penegakan hukum, pembenahan kelembagaan, serta penyusunan regulasi. Masukan tersebut, kata dia, akan dicatat dan ditindaklanjuti.
Dalam kesempatan yang sama, Pusat Studi Hukum Pemerintahan dan Antikorupsi (Pushan) menilai kinerja sektor hukum selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan perkembangan positif.
Direktur Eksekutif Pushan Oce Madril mengatakan perkembangan positif tersebut utamanya ditopang oleh dukungan politik terhadap penegakan hukum dan pemberantasan rasuah.
Dukungan politik dari pimpinan tertinggi negara dipandang menjadi faktor penting dalam pemberantasan korupsi, terlebih mengingat penanganan perkara dapat bersinggungan dengan kepentingan politik, bisnis, dan kekuasaan.
Menurut dia, selama dua tahun terakhir, Prabowo menunjukkan dukungan politik terhadap penegakan hukum melalui berbagai pernyataan yang menegaskan penolakan terhadap korupsi. Selain itu, dia melihat relatif tidak ada intervensi terhadap penegakan hukum.
