Penelusuran ini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memastikan perlindungan lahan pertanian berjalan efektif, sekaligus mencegah berkurangnya kapasitas produksi pangan nasional akibat alih fungsi lahan produktif.
Di sisi lain, pemerintah mencatat perkembangan positif dalam upaya memperluas perlindungan lahan sawah melalui penetapan LP2B. Hingga 21 Oktober 2026, usulan LP2B sawah nasional mencapai 6.463.007 hektare atau sekitar 87,97 persen dari total Lahan Baku Sawah (LBS) seluas 7.346.470 hektare.
Dari 509 kabupaten/kota, sebanyak 486 daerah atau 95,67 persen telah memenuhi ketentuan minimal LP2B sebesar 87 persen dari luas LBS.
Meski demikian, masih ada tiga provinsi yang perlu mempercepat pemenuhan ketentuan tersebut, yakni Riau dengan capaian 76,24 persen, Banten 84,73 persen, dan Papua 78,02 persen.
Jumlah provinsi yang belum memenuhi ketentuan minimal tersebut juga berkurang. Pada awal September 2026, masih terdapat tujuh provinsi yang belum mencapai ambang batas 87 persen. Melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah, jumlahnya kini menyusut menjadi tiga provinsi.
