Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan perlindungan lahan sawah produktif merupakan bagian penting dari strategi menjaga ketahanan dan kemandirian pangan nasional.
"Kalau lahan sawah produktif terus beralih fungsi, kapasitas produksi pangan kita akan terancam. Karena itu, lahan pertanian harus dilindungi dan kebijakan tata ruang harus berpihak pada keberlanjutan produksi pangan," tegas Zulkifli Hasan.
Selain menelusuri indikasi alih fungsi lahan, pemerintah juga mendorong percepatan penetapan surat keputusan (SK) LP2B dan integrasinya ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama pemerintah daerah juga akan melanjutkan sinkronisasi peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD), termasuk penyelesaian kesepakatan peta di 17 provinsi.
Melalui langkah tersebut, pemerintah berupaya memastikan perlindungan lahan sawah menjadi bagian dari setiap kebijakan pembangunan dan pemanfaatan ruang.
