NADIKABAR.COM — Pemerintah menyoroti indikasi alih fungsi lahan sawah seluas 554.615 hektare sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan lahan pertanian pangan nasional.

Persoalan tersebut akan ditindaklanjuti melalui pembentukan tim lintas kementerian dan lembaga untuk mengkaji status perizinan hingga kemungkinan pemberian sanksi sesuai ketentuan.

Pembentukan tim tersebut disepakati dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Rabu (11/11).

Tim lintas kementerian dan lembaga nantinya akan menelusuri sejumlah aspek terkait alih fungsi lahan, mulai dari status perizinan, status Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ketika alih fungsi terjadi, hingga jenis lahan sawah yang terdampak.

Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah penyelesaian, termasuk kemungkinan kewajiban penggantian lahan maupun penerapan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Penelusuran ini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memastikan perlindungan lahan pertanian berjalan efektif, sekaligus mencegah berkurangnya kapasitas produksi pangan nasional akibat alih fungsi lahan produktif.

Di sisi lain, pemerintah mencatat perkembangan positif dalam upaya memperluas perlindungan lahan sawah melalui penetapan LP2B. Hingga 21 Oktober 2026, usulan LP2B sawah nasional mencapai 6.463.007 hektare atau sekitar 87,97 persen dari total Lahan Baku Sawah (LBS) seluas 7.346.470 hektare.

Dari 509 kabupaten/kota, sebanyak 486 daerah atau 95,67 persen telah memenuhi ketentuan minimal LP2B sebesar 87 persen dari luas LBS.

Meski demikian, masih ada tiga provinsi yang perlu mempercepat pemenuhan ketentuan tersebut, yakni Riau dengan capaian 76,24 persen, Banten 84,73 persen, dan Papua 78,02 persen.

Jumlah provinsi yang belum memenuhi ketentuan minimal tersebut juga berkurang. Pada awal September 2026, masih terdapat tujuh provinsi yang belum mencapai ambang batas 87 persen. Melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah, jumlahnya kini menyusut menjadi tiga provinsi.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan perlindungan lahan sawah produktif merupakan bagian penting dari strategi menjaga ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

"Kalau lahan sawah produktif terus beralih fungsi, kapasitas produksi pangan kita akan terancam. Karena itu, lahan pertanian harus dilindungi dan kebijakan tata ruang harus berpihak pada keberlanjutan produksi pangan," tegas Zulkifli Hasan.

Selain menelusuri indikasi alih fungsi lahan, pemerintah juga mendorong percepatan penetapan surat keputusan (SK) LP2B dan integrasinya ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama pemerintah daerah juga akan melanjutkan sinkronisasi peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD), termasuk penyelesaian kesepakatan peta di 17 provinsi.

Melalui langkah tersebut, pemerintah berupaya memastikan perlindungan lahan sawah menjadi bagian dari setiap kebijakan pembangunan dan pemanfaatan ruang.