NADIKABAR.COM — Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di musim hujan. Langkah ini diambil usai banjir susulan pada September 2026 lalu kembali merusak sejumlah jalan, jembatan, tanggul, jaringan irigasi, hingga lahan pertanian warga.
Langkah prioritas diarahkan pada penyediaan empat ekskavator serta percepatan penanganan permanen infrastruktur yang melindungi masyarakat. Empat alat berat yang diajukan melalui skema pinjam pakai terdiri atas satu ekskavator long arm dan tiga ekskavator standar.
Peralatan tersebut dibutuhkan untuk normalisasi sungai, pengerukan sedimentasi, pembersihan material, penutupan tanggul jebol, pemulihan irigasi, dan penanganan cepat saat debit sungai meningkat.
Pemkab Aceh Tenggara menyatakan siap menanggung biaya operasional alat selama digunakan. Daerah juga mengajukan tambahan jumbo bag atau geobag sebagai perlindungan sementara pada tanggul yang jebol sambil menunggu pembangunan konstruksi permanen.
Banjir susulan tercatat berdampak terhadap 103 keluarga atau 411 jiwa tanpa menimbulkan korban jiwa maupun pengungsian. Pemerintah daerah bersama BPBD, TNI, Polri, dan instansi teknis telah melakukan kaji cepat, menurunkan alat berat, membersihkan material, menutup tanggul, mendirikan posko lapangan, serta menyalurkan bantuan kepada masyarakat.
Kebutuhan tersebut turut dicatat dalam monitoring dan evaluasi khusus Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera pada 2-4 Oktober 2026. Tim meninjau tujuh lokasi terdampak untuk memastikan kebutuhan darurat dan permanen dapat ditindaklanjuti lintas instansi.
Ketua Tim Monev Khusus Aceh Tenggara Kombes Pol Wahyu Widiarso Suprapto menegaskan pentingnya kesiapsiagaan armada alat berat di lapangan.
"Kebutuhan paling mendesak untuk menghadapi musim hujan adalah dukungan empat ekskavator, terdiri atas satu unit long arm dan tiga unit standar. Pemerintah daerah siap mendukung biaya operasional alat," kata Wahyu, dalam keterangan tertulis, Selasa (6/10/2026).
Salah satu lokasi yang membutuhkan solusi segera adalah Jembatan Mbarung, penghubung Kecamatan Babussalam dengan Kecamatan Lawe Alas dan wilayah sekitarnya. Jalan darurat di lokasi tersebut kembali putus akibat banjir susulan, sedangkan pembangunan permanen baru direncanakan pada 2028.
Pemerintah daerah mengusulkan pengamanan sementara yang lebih aman sekaligus percepatan jadwal pembangunan permanen.
Penanganan Sungai Lawe Bulan, Lawe Kisam, Lawe Kinga, dan Lawe Alas juga menjadi prioritas. Tanggul beton di Sungai Lawe Bulan disebut telah berkontrak, sedangkan Lawe Kisam dan Lawe Kinga membutuhkan pengerukan sedimentasi, penataan alur, dan perkuatan tanggul untuk melindungi permukiman serta lahan pertanian.
Pada Sungai Lawe Kisam, sedimentasi mengancam fungsi Daerah Irigasi Lawe Ski-Kisam yang melayani sekitar 246 hektare lahan pertanian. Sementara itu, tanggul yang jebol di Dusun Nasi dan Desa Pancar Iman masih memerlukan pemantauan serta penguatan agar luapan tidak kembali mencapai pemukiman dan persawahan.
Penanganan sungai perlu terintegrasi dengan perbaikan jembatan. Jembatan Pajak Pagi, Pulo Latong, dan Kuning I dinilai terlalu rendah sehingga kayu, sampah, serta sedimen mudah tersangkut dan menghambat aliran. Solusi permanen diarahkan pada peninggian jembatan, pelebaran bentang, serta normalisasi sungai dalam satu desain penanganan.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara selanjutnya akan melengkapi data kerusakan, kajian teknis, status kewenangan, volume kebutuhan, dan rencana anggaran untuk desk Bappenas pada Oktober 2026. Langkah tersebut diperlukan agar kebutuhan yang belum masuk R3P dan Rencana Induk dapat diusulkan dalam pembaruan program.
