NADIKABAR.COM — Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah memutuskan kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari 1 hingga 15 Oktober 2026 mengantisipasi potensi kebakaran dan kabut asap di wilayah tersebut.
“Berdasarkan prakiraan BMKG, hujan yang terjadi saat ini masih merupakan hujan hasil modifikasi atau hujan buatan. Diperkirakan pertengahan Oktober baru mulai masuk musim hujan dengan intensitas rendah hingga sedang, sehingga kami sepakat untuk memperpanjang status tanggap darurat ini," kata Bupati Kotim Halikinnor di Sampit, Selasa.
Hal tersebut ia sampaikan usai memimpin rapat evaluasi penanggulangan karhutla. Rapat ini melibatkan berbagai instansi terkait, perangkat daerah, hingga relawan karhutla.
Halikinnor mengatakan keputusan memperpanjang status tanggap darurat diambil dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi di lapangan serta prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Status tanggap darurat sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 30 September 2026. Namun, pemerintah daerah menilai kondisi cuaca dan ancaman karhutla masih memerlukan penanganan secara intensif sehingga status tersebut diperpanjang selama 15 hari.
Sesuai prakiraan BMKG, ia berharap memasuki pertengahan Oktober curah hujan mulai meningkat sehingga mampu membantu mengendalikan titik api dan mengurangi kabut asap yang masih berpotensi muncul di sejumlah wilayah.
“Kalau sampai 15 Oktober hujan sudah intensitasnya cukup tinggi, titik api sudah tidak ada dan asap juga tidak ada, maka kita akhiri masa tanggap darurat dan tinggal masuk tahap pemulihan,” ujarnya.
Sementara itu, berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim hingga 29 September 2026, tercatat sebanyak 1.176 kejadian kebakaran dengan luas lahan terdampak mencapai lebih dari 2.009 hektare.
Selain itu, jumlah titik panas atau hotspot yang terpantau juga telah mencapai 38.304 titik. Data tersebut merupakan kejadian yang ditangani Satgas Penanggulangan Karhutla Kotim.
Namun, tidak seluruh kejadian dapat ditangani langsung oleh satgas karena terdapat lokasi yang sulit dijangkau. Sebagian penanganan juga dilakukan pemerintah provinsi melalui dukungan helikopter waterbombing, sehingga dimungkinkan adanya perbedaan data dengan provinsi.
Menurut Halikinnor, evaluasi penanganan karhutla tidak hanya diarahkan untuk mengatasi kondisi saat ini, tetapi juga menjadi bahan penyusunan langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali menimbulkan dampak besar pada masa mendatang.
Pemkab Kotim juga mulai menyiapkan langkah pemulihan terhadap lahan yang terbakar, termasuk kemungkinan penanaman kembali serta pengelolaan lahan kosong agar tidak menjadi lokasi yang mudah terbakar.
“Kami juga meminta Dinas Lingkungan Hidup menyiapkan bibit dan bagaimana lahan-lahan yang terbakar maupun tanah kosong itu bisa dikelola kembali,” ucapnya.
