NADIKABAR.COM — Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, memperkuat mitigasi bencana dan mempercepat rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana banjir bandang melalui koordinasi dengan pemerintah pusat guna memulihkan infrastruktur dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat terdampak.
Bupati Solok Jon Firman Pandu di Arosuka, Selasa, mengatakan pemerintah daerah terus mengupayakan dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pelaksanaan program pemulihan, terutama setelah bencana pada September 2026 mempengaruhi pelaksanaan program dan penyerapan anggaran daerah.
Ia menjelaskan Pemkab Solok telah menyampaikan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sebagai dasar perencanaan pemulihan. Pemerintah daerah juga mengupayakan pelaksanaan kembali Transfer ke Daerah (TKD) untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat terdampak.
"Alhamdulillah, melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, TKD yang sempat tertunda dapat dilaksanakan pada awal tahun mendatang," kata dia.
Selain pemulihan infrastruktur, ia menekankan pentingnya mitigasi dan kesiapsiagaan mengingat kondisi geografis Kabupaten Solok yang rawan bencana. Menurut dia, keselamatan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan pembangunan dan penanganan bencana.
Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Lilik Kurniawan mengatakan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan langkah yang lebih cepat dan efektif melalui penguatan komitmen serta tindakan konkret dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Dari sisi pemulihan ekonomi, perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Desi Zulfrani menyampaikan kerja sama antardaerah menjadi salah satu upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi di wilayah terdampak banjir bandang.
Sementara itu, perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Slamet Santoso menjelaskan dukungan pemulihan juga mencakup bantuan sosial bagi masyarakat terdampak serta bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menjaga keberlangsungan usaha.
Perwakilan Posko Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumatera Andre menilai sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk mencegah tumpang tindih penanganan sekaligus mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Enni Supartini juga menyampaikan perlunya dukungan kebijakan berupa kemudahan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk untuk penggunaan kawasan hutan lindung dan kawasan suaka yang berkaitan dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Di sisi mitigasi, pakar kebencanaan Dwikorita Karnawati meminta pemeriksaan menyeluruh terhadap wilayah hulu sungai yang berpotensi mengalami longsor dan pergerakan tanah untuk mengantisipasi bencana susulan.
Ia meminta Balai Wilayah Sungai bersama dinas teknis terkait mendeteksi sumbatan aliran sungai serta menangani material dan endapan longsor yang berpotensi membentuk bendungan alam. Kondisi tersebut dapat memicu banjir bandang ketika terjadi hujan lebat atau cuaca ekstrem.
Dwikorita juga menekankan pentingnya pemantauan berkelanjutan di titik rawan longsor dan penguatan sistem deteksi dini agar potensi ancaman dapat diketahui lebih cepat sehingga langkah antisipasi bisa segera dilakukan.
Koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut berlangsung di Guest House Rumah Dinas Bupati Solok, Arosuka dengan melibatkan pemerintah daerah, Kemenko PMK, BNPB, Bappenas, serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait secara langsung maupun virtual.
