NADIKABAR.COM — Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat mengintensifkan koordinasi dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Kehutanan guna mempercepat persiapan pembangunan Sekolah Rakyat di daerah setempat.
Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan melalui pengajuan proposal pembangunan kepada Kementerian Sosial dan konsultasi penyesuaian peruntukan lahan dengan Kementerian Kehutanan di Jakarta, Selasa.
Pemerintah Kota Bima mendukung rencana pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
"Program ini diharapkan dapat memberikan kesempatan belajar yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah," katanya.
Ia menjelaskan pengajuan proposal kepada Kementerian Sosial merupakan tindak lanjut upaya pemerintah daerah menghadirkan fasilitas pendidikan yang dapat menjangkau anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Dalam pertemuan tersebut, Feri diterima Perencana Ahli Muda Kementerian Sosial Aulia Rahman bersama perwakilan kementerian lainnya untuk membahas usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Bima.
Selain mengajukan proposal, Pemkot Bima juga mengonsultasikan rencana penyesuaian penggunaan lahan yang sebelumnya diperuntukkan bagi pembangunan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi lokasi Sekolah Rakyat.
Pembahasan tersebut dilakukan bersama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan Ade Tri Ajikusumah untuk memperoleh kejelasan mengenai ketentuan penggunaan dan peruntukan lahan.
Pemerintah daerah sebelumnya telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare sebagai salah satu persyaratan pengajuan pembangunan Sekolah Rakyat kepada pemerintah pusat.
Lahan tersebut, terdapat dalam kawasan seluas sekitar 53 hektare yang telah memperoleh keputusan pelepasan lahan dari kementerian terkait dan masih memerlukan penyelesaian proses sertifikasi serta pematangan.
"Luas kawasan tersebut tidak seluruhnya dinyatakan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat karena penetapan peruntukan lahan masih memerlukan kejelasan administratif," ujarnya.
Ia menilai koordinasi dengan kementerian terkait diperlukan agar proses pengusulan pembangunan dan penyiapan lahan berjalan sesuai mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah daerah berharap pengajuan proposal dan konsultasi lahan tersebut dapat ditindaklanjuti pemerintah pusat sehingga tahapan pembangunan Sekolah Rakyat dapat dipersiapkan secara lebih terarah.
Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berasrama yang digagas pemerintah pusat untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Program tersebut diarahkan untuk memperluas pemerataan kesempatan pendidikan sekaligus membantu memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
