NADIKABAR.COM — Pemerintah Provinsi Aceh meminta pemerintah kabupaten/kota memastikan ketersediaan lahan untuk percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana, sehingga masalah hunian ini dapat dituntaskan sesuai target pada 2027 mendatang.
"Salah satu hal yang harus dipastikan pemerintah daerah adalah ketersediaan lahan untuk pembangunan rumah," kata Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, di Banda Aceh, Rabu.
Hal itu disampaikan Fadhlullah saat memberikan arahan dalam rapat pemutakhiran rencana induk (renduk) kebutuhan rumah pascabencana bersama pemerintah kabupaten dan kota se-Aceh, secara virtual dari Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh.
Fadhlullah mengingatkan ketersediaan lahan ini penting supaya pembangunan huntap tidak terkendala lahan yang belum disiapkan ketika proses pengerjaan dimulai.
“Untuk masalah rumah ini, pada 2026–2027 harus siap semua. Tanggung jawab kepala daerah menyediakan lahan. Tahun 2027 harus sudah siap. Jangan sampai rumahnya siap dibangun, tetapi lahannya tidak ada,” ujarnya.
Berdasarkan pemutakhiran data pemerintah kabupaten/kota, tercatat sebanyak 402.197 unit rumah mengalami kerusakan akibat bencana, terdiri atas 50.396 unit rusak berat, 73.097 unit rusak sedang, dan 278.704 unit rusak ringan.
