Menurut dia, aktivitas angkutan sawit turut memberikan beban terhadap infrastruktur jalan daerah sehingga kontribusi ekonomi dari komoditas tersebut harus tercatat secara jelas agar Bengkulu memiliki dasar data yang kuat dalam memperjuangkan dukungan pembiayaan pembangunan.
"Semua produk CPO harus memiliki keterangan asal Bengkulu. Jalan kita rusak akibat aktivitas angkutan sawit, sementara masyarakat juga membutuhkan pembangunan. Kalau produksi dan pengirimannya tidak tercatat, bagaimana kita bisa memperjuangkan DBH sawit kepada Pemerintah Pusat. Karena itu, mulai Desember seluruh pengiriman harus sudah terdata. Untuk Mukomuko saja, volumenya lebih dari 700 ribu ton," katanya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat menilai penguatan identitas atau branding komoditas sawit Bengkulu sangat penting untuk meningkatkan daya saing dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Menurut dia, kejelasan asal produk akan memperkuat identitas komoditas unggulan Bengkulu sekaligus mendukung tersedianya data perdagangan yang lebih akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi.
"Produk komoditas sawit Bengkulu harus memiliki branding yang jelas demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujar Wahyu.
