"Kebutuhannya Rp 4,6 triliun. Kalau Jakarta dengan sekarang ini yang terakhir kurang lebih APBD kita sekitar Rp 80 triliun lebih sedikit, dengan adanya dana cadangan 4,6 triliun itu bisa kita gunakan dalam banyak hal," jelasnya.
Pramono menegaskan pembentukan dana cadangan juga bagian dari upayanya mendorong pengelolaan APBD Jakarta yang transparan dan terbuka.
"Kenapa angkanya 4,6? Rata-rata SiLPA kita juga segitu, sehingga dengan demikian menunjukkan bahwa pengaturan atau planning yang berkaitan dengan APBD direncanakan, dijalankan dengan baik," ujarnya.
Dia berharap Jakarta dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal pengelolaan anggaran. "Saya ingin banget bahwa Jakarta menjadi role model, contoh sebuah provinsi yang pengaturan APBD-nya transparan, terbuka, dan kemudian sehat sekali. Itu kami lakukan untuk itu," imbuhnya.