NADIKABAR.COM — Pemprov DKI Jakarta menyiapkan dana cadangan daerah sebesar Rp 4,6 triliun. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan dana tersebut disiapkan untuk menjaga kesehatan APBD Jakarta.

Hal itu disampaikan Pramono saat ditemui di Mal Pelayanan Publik (MPP) Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (2/10/2026). Pramono menjelaskan pembentukan dana cadangan tersebut merupakan tindak lanjut dari aturan yang mengatur pemerintah daerah memiliki dana cadangan.

"Dana cadangan kemarin kami sudah sampaikan di dalam rapat paripurna dengan DPRD. Kenapa harus ada dana cadangan, ini merupakan tindak lanjut dari undang-undang dan juga peraturan pemerintah untuk mengatur supaya masing-masing pemerintah daerah itu mempunyai dana cadangan," kata Pramono.

Pramono mengatakan Pemprov DKI menetapkan dana cadangan sebesar Rp 4,6 triliun. Menurutnya, angka tersebut mengacu pada rata-rata Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang dimiliki Jakarta.

"Dan Pemerintah DKI Jakarta mengatur Rp 4,6 triliun. Kenapa itu? Karena itu rata-rata dari SiLPA yang ada dan juga kalau diperlukan dalam tahap awal," ujarnya.

Pramono mengatakan dana cadangan tersebut nantinya dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan APBD. Dia menyebut dana tersebut menjadi salah satu upaya menjaga pengelolaan keuangan Jakarta tetap sehat.

"Yang pertama, dana cadangan ini digunakan untuk apa? Tentunya untuk mem-back up agar APBD kita menjadi sehat sekali," tuturnya.

Dia mencontohkan, dengan APBD Jakarta yang saat ini berada di kisaran Rp 80 triliun lebih, keberadaan dana cadangan Rp 4,6 triliun dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan.

"Kebutuhannya Rp 4,6 triliun. Kalau Jakarta dengan sekarang ini yang terakhir kurang lebih APBD kita sekitar Rp 80 triliun lebih sedikit, dengan adanya dana cadangan 4,6 triliun itu bisa kita gunakan dalam banyak hal," jelasnya.

Pramono menegaskan pembentukan dana cadangan juga bagian dari upayanya mendorong pengelolaan APBD Jakarta yang transparan dan terbuka.

"Kenapa angkanya 4,6? Rata-rata SiLPA kita juga segitu, sehingga dengan demikian menunjukkan bahwa pengaturan atau planning yang berkaitan dengan APBD direncanakan, dijalankan dengan baik," ujarnya.

Dia berharap Jakarta dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal pengelolaan anggaran. "Saya ingin banget bahwa Jakarta menjadi role model, contoh sebuah provinsi yang pengaturan APBD-nya transparan, terbuka, dan kemudian sehat sekali. Itu kami lakukan untuk itu," imbuhnya.