NADIKABAR.COM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta batal menerbitkan obligasi daerah setelah tidak mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Sebagai ganti pembiayaan, akan dilakukan peminjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo mengatakan keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil pembicaraan dengan Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
"Sesuai dengan hasil pembicaraan dengan Menteri Keuangan dan kemarin Pak Mendagri, telah disepakati skemanya kita akan mengubah dari rencana obligasi ke pinjaman," kata Prastowo saat ditemui di Jakarta, Jumat (20/11/2026).