Penerbitan obligasi daerah saat ini dinilai kurang tepat karena kondisi pasar yang masih tertekan dan tingkat suku bunga relatif tinggi. Oleh karena itu, pemerintah pusat menyarankan Pemprov DKI Jakarta menggunakan skema pembiayaan dengan bunga yang lebih kompetitif dan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur.

"Kami secara teknis saat ini berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan untuk proyek-proyek yang dibiayai," ucap Pramono.

Pemprov DKI Jakarta mengupayakan agar pinjaman tersebut memiliki tenor lebih panjang sehingga tidak terlalu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun total skema pembiayaan alternatif yang disiapkan Pemprov DKI Jakarta mencapai sekitar Rp 7,5 triliun.