NADIKABAR.COM — Luthfi mengatakan penghargaan tersebut sebagai bukti kolaborasi yang dilakukan di Jawa Tengah mampu mengendalikan harga bahan pokok penting sekaligus menjaga daya beli masyarakat, sehingga inflasi tetap stabil.
Adapun inflasi Jawa Tengah pada Agustus 2026 tercatat 3,08% (YoY), sementara inflasi nasional sebesar 3,19%.
"Kita punya BUMD yang melakukan intervensi kebutuhan bahan pokok penting di seluruh kabupaten/kota, di samping intervensi yang dilakukan oleh dinas-dinas, Bank Indonesia (BI) Jateng, dan stakeholder terkait lainnya. Sehingga ketersediaan dan keterjangkauan terus terjaga," kata Luthfi dalam keterangan tertulis, Kamis (24/9/2026).
Berdasarkan data tahun 2025, luas panen padi mencapai 1,67 juta hektare, meningkat sekitar 120 ribu hektare atau 7,73% dibandingkan tahun 2024, dengan produksi gabah kering giling sekitar 9,3 juta ton. Jika dikonversikan menjadi beras, totalnya sekitar 5,35 juta ton. Produksi ini berkontribusi 15,6% terhadap kebutuhan pangan nasional.
Produksi jagung juga meningkat 13,37%, dari sekitar 2,43 juta ton menjadi 2,75 juta ton, dan menjadi peningkatan produksi terbesar di antara provinsi di Pulau Jawa.
Untuk menjaga inflasi, penguatan produksi pangan tersebut juga dilakukan intervensi dari hulu sampai hilir. Apalagi Jawa Tengah merupakan salah satu lumbung pangan nasional.
Intervensi dari sisi hulu dilakukan melalui perbaikan 108 daerah irigasi, penyediaan 5.400 pompa, penanganan banjir di 60 titik, penguatan pola tanam, sarana produksi, corporate farming, ketersediaan benih, dan pengendalian hama.
Selain itu, Jawa Tengah juga memperkuat komoditas cabai, yang selama ini sensitif terhadap inflasi melalui program New Champion. Program ini dilakukan di lahan seluas 50 hektare di tujuh kabupaten, yaitu Kabupaten Semarang, Temanggung, Wonosobo, Cilacap, Blora, Batang, dan Boyolali.
Jateng juga mendorong dukungan greenhouse melalui CSR perusahaan dan membangun komitmen champion petani untuk periode Oktober-Desember 2026, dengan target produksi sekitar 54.500 kilogram.
Sementara di sisi hilir dilakukan dengan penguatan rantai pasok melalui supply chain champion, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah sebanyak 1.053 kali, penguatan 368 kios pangan, dan penguatan BUMD sebagai off taker (pembeli) komoditas strategis.
Kemudian ada kerja sama dengan Lampung, NTB, Jawa Timur, Maluku Utara, dan daerah lainnya. Termasuk menjaga keterjangkauan harga melalui subsidi pangan untuk produsen dan konsumen senilai Rp5,135 miliar serta pemanfaatan e-Purchasing untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah.
Di samping itu, P2DD juga berperan dalam digitalisasi transaksi dan penguatan tata kelola ekonomi daerah. Melalui digitalisasi semua dapat dikelola secara efisien dan dapat dipantau secara real-time.
Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Jawa Tengah pada 2025 mencapai 97,58, meningkat dari 96,25 pada 2024, dan Jateng meraih Peringkat II Championship P2DD 2025. Implementasinya sudah masuk ke berbagai layanan masyarakat, antara lain melalui pengembangan New Sakpole dengan berbagai kanal pembayaran seperti virtual account bank/agregator, QRIS, transfer antarbank, dan Laku Pandai Bank Jateng. Transaksi Samsat Budiman juga terus meningkat pada periode 2022-2025.
Fondasi digital tersebut terus diperluas. Bank Jateng mendukung melalui Smart Billing berbasis QRIS, Billing Center, dashboard monitoring, pendampingan roadmap, FGD bersama pemerintah daerah, serta perluasan kanal pembayaran.
Luthfi mengatakan pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah sebagai dua hal yang saling melengkapi dalam memperkuat ekonomi daerah.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan pemerintah daerah memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi daerah dan ekonomi nasional. Baik dalam sistem pengendalian inflasi maupun digitalisasi dan tata kelola ekonomi daerah.
Sebagai informasi, acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua Dewan Komisioner Friderica Widyasari Dewi, serta perwakilan dari kementerian/lembaga lainnya dan gubernur atau wakil gubernur beserta bupati dan wali kota.
