Gubernur berharap target tersebut tetap bisa dicapai optimal pada tahun ini agar masyarakat bisa segera merasakan manfaatnya.
Kepala Balai PKP Kalimantan II Mustofa Otfan mengakui adanya keterlambatan realisasi akibat proses peralihan regulasi.
"Kemarin masih ada transisi peraturan, sehingga realisasi kami agak lambat. Ke depan akan lebih kami tingkatkan," kata Mustofa.
Di sisi lain, Rudy mengingatkan para pengembang agar tidak membangun perumahan bersubsidi di dekat area operasional tambang batu bara demi menjaga aspek kesehatan lingkungan.
"Saran saya, pembangunan perumahan agak jauh dari pertambangan batu bara karena pencemarannya sangat mengganggu udara dan air. Debu tambang berdampak buruk bagi kesehatan manusia dan berpotensi menyebabkan penyakit jantung serta TBC," jelas Rudy Mas'ud.
