Dari total 14 perangkat daerah pengampu, kenaikan serapan signifikan tercatat pada Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Badan Penanggulangan Bencana Aceh.
Nurlis menegaskan catatan realisasi keuangan yang belum bergerak tidak selalu berbanding lurus dengan terhentinya progres pekerjaan di lapangan. Sejumlah proyek perbaikan infrastruktur vital saat ini masih terus dikebut pengerjaannya pada tahap pelaksanaan fisik.
Skema pembayarannya baru akan dicatatkan secara resmi setelah pihak rekanan memenuhi persyaratan termin sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Terkait program bantuan pendidikan bagi mahasiswa terdampak bencana, BPSDM Aceh saat ini masih berfokus pada penyelesaian administrasi dokumen penerima.
Proses verifikasi lapangan sebenarnya sudah dituntaskan di 18 kabupaten dan kota, namun sejumlah penerima terpantau belum melengkapi syarat nomor rekening. Pemerintah Aceh kini terus menggencarkan upaya jemput bola agar dana pendidikan tersebut bisa langsung disalurkan tanpa hambatan.
Pemerintah Aceh berkomitmen penuh untuk melanjutkan publikasi laporan keuangan secara berkala melalui portal P2K-APBA sebagai sarana pengawasan terbuka.
"Setiap rupiah dana bencana hidrometeorologi ini harus benar-benar sampai dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat Aceh," pungkas Nurlis.
