NADIKABAR.COM — Realisasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) guna penanganan dampak bencana hidrometeorologi di Aceh menyentuh angka Rp 498,25 miliar per Jumat (25/9). Angka tersebut setara 30,16 persen dari total pagu Rp 1,652 triliun.
Penyerapan anggaran ini terus didorong secara maksimal agar proses pemulihan infrastruktur pascabencana bisa segera dirasakan masyarakat.
Dalam sepekan terakhir, realisasi terpantau bertambah Rp41,16 miliar atau naik 2,49 poin persentase dibandingkan posisi 18 September 2026. Pada periode sebelumnya tersebut, catatan realisasi baru berada di angka Rp457,08 miliar atau 27,67 persen dari pagu awal.
Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi menyampaikan peningkatan ini ditopang oleh akselerasi belanja di tingkat kabupaten/kota maupun satuan kerja perangkat daerah. Seluruh perkembangan penyerapan anggaran ini rutin dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.
"Seluruh perkembangan penanganan pascabencana wajib dibuka secara terang benderang ke hadapan publik, termasuk transparansi pergerakan rupiah anggarannya," kata Nurlis pada keterangan tertulisnya, Senin (28/9/2026).
Keterbukaan informasi secara berkala ini diyakini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja nyata satuan tugas di lapangan.
Jika dirinci pada tingkat kabupaten atau kota, realisasi gabungan di 14 daerah berhasil meningkat hingga Rp35,78 miliar hanya dalam waktu tujuh hari. Penyerapan dana strategis ini merangkak naik dari Rp217,62 miliar menjadi Rp253,41 miliar.
Catatan serapan positif ini setara dengan 30,63 persen dari total pagu yang disediakan yakni Rp827,26 miliar. Kota Banda Aceh sukses mencatat tambahan realisasi nominal paling besar mencapai Rp14,28 miliar dengan total serapan menyentuh 41,91 persen.
Di sisi lain, Aceh Tamiang berhasil membukukan kenaikan persentase tertinggi sebesar 18,63 poin menuju angka 46,36 persen. Tren kenaikan serupa juga turut dicatatkan secara positif oleh wilayah Langsa, Lhokseumawe, Sabang, Aceh Singkil, Subulussalam, hingga Gayo Lues.
Berbeda halnya dengan enam daerah lain yang belum mencatatkan tambahan realisasi selama periode pengawasan 18 hingga 25 September 2026. Wilayah tersebut meliputi Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, serta Nagan Raya.
Meski pergerakannya statis, Aceh Selatan sejatinya masih memegang rekor serapan tertinggi sebesar 65,32 persen dibandingkan Nagan Raya yang baru menyentuh 2,69 persen.
Sementara itu pada tingkat operasional Pemerintah Provinsi Aceh, realisasi dilaporkan bertambah sebesar Rp5,38 miliar menjadi Rp244,84 miliar. Angka pengeluaran daerah ini telah menutupi sekitar 29,68 persen dari alokasi pagu Rp824,82 miliar.
Dari total 14 perangkat daerah pengampu, kenaikan serapan signifikan tercatat pada Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Badan Penanggulangan Bencana Aceh.
Nurlis menegaskan catatan realisasi keuangan yang belum bergerak tidak selalu berbanding lurus dengan terhentinya progres pekerjaan di lapangan. Sejumlah proyek perbaikan infrastruktur vital saat ini masih terus dikebut pengerjaannya pada tahap pelaksanaan fisik.
Skema pembayarannya baru akan dicatatkan secara resmi setelah pihak rekanan memenuhi persyaratan termin sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Terkait program bantuan pendidikan bagi mahasiswa terdampak bencana, BPSDM Aceh saat ini masih berfokus pada penyelesaian administrasi dokumen penerima.
Proses verifikasi lapangan sebenarnya sudah dituntaskan di 18 kabupaten dan kota, namun sejumlah penerima terpantau belum melengkapi syarat nomor rekening. Pemerintah Aceh kini terus menggencarkan upaya jemput bola agar dana pendidikan tersebut bisa langsung disalurkan tanpa hambatan.
Pemerintah Aceh berkomitmen penuh untuk melanjutkan publikasi laporan keuangan secara berkala melalui portal P2K-APBA sebagai sarana pengawasan terbuka.
"Setiap rupiah dana bencana hidrometeorologi ini harus benar-benar sampai dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat Aceh," pungkas Nurlis.
