"SPPG yang tidak melaporkan LPDH akan distop pencairan dananya. Hal ini dilakukan untuk menjamin transparansi penggunaan dana operasional MBG," ujarnya.
Pembenahan tata kelola anggaran juga diarahkan pada penertiban praktik percaloan dan berbagai bentuk perantara yang dinilai tidak diperlukan dalam pelaksanaan program. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong penggunaan anggaran secara lebih efisien dan transparan.
Di sisi lain, pemerintah membahas penguatan keamanan pangan untuk menekan kejadian fatal hingga nol persen. Salah satu inovasi yang dikembangkan BGN adalah sistem penyajian prasmanan di sekolah, dengan mengacu pada praktik baik school meals di negara-negara yang lebih dahulu menerapkan program serupa.
Evaluasi penerapan sistem prasmanan tersebut akan ditindaklanjuti melalui penyempurnaan panduan operasional, dukungan sarana dan prasarana sekolah, serta integrasi edukasi gizi ke dalam kegiatan kokurikuler.
Pengawasan terhadap pelaksanaan MBG juga akan diperkuat melalui inspeksi dan penilaian kelayakan SPPG oleh satuan tugas MBG di daerah. Selain itu, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang terhubung dengan CCTV di seluruh SPPG akan dioptimalkan untuk mendukung pemantauan pelaksanaan program.
Menko Pangan berharap rangkaian pembenahan melalui transformasi MBG 2.0 dapat memperkuat tata kelola program, meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat, serta memenuhi kepercayaan dan ekspektasi masyarakat terhadap program prioritas pemerintah.