NADIKABAR.COM — Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satunya melalui pembaruan data penerima manfaat yang melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag).
Langkah ini ditujukan untuk memastikan program tersebut menjangkau peserta didik yang sesuai dengan kelompok sasaran sekaligus meningkatkan akuntabilitas pelaksanaannya.
Pembenahan ketepatan sasaran menjadi salah satu agenda yang dibahas Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pertemuan pada Rabu (18/11).
Pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat perbaikan tata kelola MBG agar pelaksanaannya berjalan baik, benar, bersih, dan bergizi, serta mampu menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Dalam pembenahan data penerima manfaat, BGN telah menerbitkan Surat Penetapan Sementara (SPS) 2 untuk 26.885 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aktif yang melayani 58.374.945 penerima manfaat.
Selanjutnya, penerbitan SPS 3 akan menggunakan data pemutakhiran dari Kemendikdasmen dan Kemenag sebagai acuan untuk memvalidasi penerima manfaat dari kalangan peserta didik.
Adapun SPS 4 akan menetapkan penerima manfaat kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) berdasarkan data by name by address (BNBA) yang telah divalidasi.
Pemutakhiran data tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan bantuan makanan bergizi diterima kelompok yang tepat, sekaligus mengoptimalkan pelaksanaan program berdasarkan data yang lebih terukur dan terverifikasi.
Selain validasi penerima manfaat, pemerintah juga mendorong percepatan operasional SPPG di wilayah 3T dan kawasan aglomerasi.
Hingga saat ini, BGN telah melakukan aktivasi terhadap 2.413 SPPG dalam tiga tahap. Sebanyak 31 SPPG dinyatakan siap beroperasi, sedangkan sisanya masih membutuhkan pembenahan sarana dan prasarana.
Pemerintah turut membahas rencana peresmian SPPG yang telah siap beroperasi pada minggu kedua Desember mendatang.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga mendorong pembenahan pelaksanaan MBG agar lebih berorientasi pada pencegahan keracunan makanan, efisiensi anggaran, serta penindakan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran tata kelola.
"Kepala BGN telah melakukan transformasi MBG 2.0, salah satunya adalah dengan melakukan efisiensi anggaran MBG sebesar 44 Triliun yang terdiri dari efisiensi anggaran BGN, efisiensi insentif yayasan, efisiensi dana operasional SPPG dan Virtual Account ganda," kata Zulkifli dalam keterangannya, Rabu (18/11).
Hasil efisiensi tersebut, kata dia, merupakan uang rakyat yang harus dikembalikan ke kas negara. Salah satu yang menjadi terobosan adalah SPPG harus melaporkan penggunaan dana harian.
"SPPG yang tidak melaporkan LPDH akan distop pencairan dananya. Hal ini dilakukan untuk menjamin transparansi penggunaan dana operasional MBG," ujarnya.
Pembenahan tata kelola anggaran juga diarahkan pada penertiban praktik percaloan dan berbagai bentuk perantara yang dinilai tidak diperlukan dalam pelaksanaan program. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong penggunaan anggaran secara lebih efisien dan transparan.
Di sisi lain, pemerintah membahas penguatan keamanan pangan untuk menekan kejadian fatal hingga nol persen. Salah satu inovasi yang dikembangkan BGN adalah sistem penyajian prasmanan di sekolah, dengan mengacu pada praktik baik school meals di negara-negara yang lebih dahulu menerapkan program serupa.
Evaluasi penerapan sistem prasmanan tersebut akan ditindaklanjuti melalui penyempurnaan panduan operasional, dukungan sarana dan prasarana sekolah, serta integrasi edukasi gizi ke dalam kegiatan kokurikuler.
Pengawasan terhadap pelaksanaan MBG juga akan diperkuat melalui inspeksi dan penilaian kelayakan SPPG oleh satuan tugas MBG di daerah. Selain itu, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang terhubung dengan CCTV di seluruh SPPG akan dioptimalkan untuk mendukung pemantauan pelaksanaan program.
Menko Pangan berharap rangkaian pembenahan melalui transformasi MBG 2.0 dapat memperkuat tata kelola program, meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat, serta memenuhi kepercayaan dan ekspektasi masyarakat terhadap program prioritas pemerintah.