"Judi daring ini sangat menggerogoti keuangan negara dan juga mengganggu ketahanan nasional Indonesia. Kita berhadapan dengan generasi yang semakin lemah, semakin miskin, dan sangat sulit diberdayakan," katanya.
Selain mendorong kerja sama regional, Rezasyah juga menekankan pentingnya memperkuat penindakan di dalam negeri melalui pengawasan terhadap situs-situs mencurigakan, pemblokiran yang cepat, serta deteksi terhadap situs yang berganti nama atau tampilan untuk menghindari pemantauan.
Ia juga mendorong pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap infrastruktur digital sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar jaringan perjudian daring dapat diidentifikasi dan ditindak secara lebih efektif.
Menurut dia, Indonesia tidak dapat sepenuhnya bergantung pada respons ASEAN karena penanganan di dalam negeri juga membutuhkan langkah cepat dan terkoordinasi.
"Kalau kita sudah tahu kerentanan di dalam negeri, maka lakukan digital literacy. Dan terserah ASEAN itu tanggapannya bagaimana, tetapi kita langsung melakukan penindakan di dalam negeri," katanya.
Rezasyah turut menyoroti pentingnya ketersediaan data yang komprehensif mengenai korban judi daring, termasuk kelompok usia dan latar belakang sosial ekonomi mereka. Data tersebut diperlukan untuk memetakan kerentanan masyarakat sekaligus menyusun program pencegahan yang tepat sasaran.
Dia juga mendorong pemerintah untuk memperluas pendidikan literasi digital mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi agar masyarakat lebih mampu mengenali risiko perjudian daring, penipuan digital, serta berbagai modus yang digunakan pelaku untuk menarik korban.
