NADIKABAR.COM — Lembaga Kajian dan Studi Kebijakan Publik (Lanskap) Bali menilai pengembangan pariwisata berbasis budaya menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekonomi mendukung agenda Asta Cita melanjutkan capaian dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Direktur Lanskap Bali I Wayan Agus Pebriana mengatakan keberhasilan pariwisata ke depan akan semakin bergantung terhadap kualitas pengalaman wisata serta manfaat ekonomi yang diterima masyarakat.

"Pertumbuhan pariwisata nasional tidak bisa lagi diukur dari berapa banyak orang datang, tapi dari seberapa lama mereka tinggal, seberapa dalam mereka menghargai budaya, dan seberapa besar manfaatnya kembali ke masyarakat lokal," kata Wayan dalam keterangannya diterima di Jakarta, Minggu.

Ia menyampaikan hal tersebut dalam diskusi publik bertajuk "Refleksi Dua Tahun Asta Cita: Menggali Visi Pariwisata Berkelanjutan dan Berbasis Budaya" yang diselenggarakan Pimpinan Daerah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PD KMHDI) Bali di Denpasar, Bali.

Wayan menilai pengembangan pariwisata berbasis budaya dapat memperkuat perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan tradisi daerah.

Selain mempertahankan keberlanjutan pariwisata Bali, Wayan menekankan pentingnya pengembangan destinasi di berbagai wilayah Indonesia untuk memperluas kesempatan usaha dan pemerataan manfaat ekonomi.

"Bali lestari adalah kunci, tapi (pengembangan pariwisata) Indonesia tidak boleh hanya Bali saja," ujarnya.

Ia mengatakan kekayaan alam dan budaya di berbagai daerah dapat menjadi modal untuk memperkuat daya saing pariwisata nasional sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, aktivis pemuda Hindu I Kadek Nova Semadi menilai pariwisata berbasis potensi lokal dapat memperkuat perekonomian masyarakat tanpa mengesampingkan identitas budaya daerah.

Menurut Nova, Bali memiliki beragam potensi yang dapat dikembangkan, mulai dari wisata spiritual, perkebunan, budaya hingga edukasi.

"Potensi wisata spiritual, perkebunan, budaya, dan edukasi dapat dikembangkan untuk memperluas kesempatan ekonomi sekaligus memperkenalkan keragaman Bali," katanya.

Pengembangan tersebut dinilai sejalan dengan agenda Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama pembangunan dari desa, penguatan kewirausahaan, peningkatan nilai tambah ekonomi, serta pemerataan pembangunan.

Dalam sektor pariwisata, langkah itu dapat dilakukan melalui pengembangan desa wisata, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi, dan peningkatan kapasitas masyarakat agar dapat berperan lebih besar dalam kegiatan ekonomi pariwisata.

Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, desa adat, pelaku usaha, komunitas budaya, perguruan tinggi, serta masyarakat juga diperlukan agar pengembangan destinasi memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga warisan budaya dan lingkungan.

Sebelumnya, Kementerian Pariwisata dalam laporan capaian dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2026 mencatat kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 15,39 juta pada 2025, meningkat 10,80 persen dibandingkan 2024.

Pertumbuhan tersebut berlanjut hingga Agustus 2026 dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 10,58 juta atau tumbuh 5,38 persen secara tahunan.

Sementara itu, perjalanan wisatawan nusantara mencapai 842,15 juta pada Januari–Agustus 2026, meningkat 4,29 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kementerian Pariwisata juga mencatat lebih dari 6.300 desa wisata terdaftar dalam Jaringan Desa Wisata (Jadesta) hingga September 2026.

Berdasarkan pemantauan terhadap 66 desa wisata, pendapatan desa dari kegiatan pariwisata meningkat 29,62 persen, dari Rp46,05 miliar pada 2024 menjadi Rp59,70 miliar pada 2025.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana juga telah menyampaikan bahwa pengembangan pariwisata selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga pada manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pemerataan pembangunan antardaerah.