Pada agenda pembenahan internal, Kapolri berjanji menghapus praktik nepotisme atau "titipan" dalam proses rekrutmen maupun kenaikan jabatan. Jabatan dan karier anggota Polri harus didasarkan pada kemampuan, prestasi, serta rekam jejak yang jujur. Untuk itu, Kapolri akan turun langsung ke lapangan untuk mendengarkan keluhan anggota maupun masyarakat secara objektif. Niat dari langkah ini murni untuk menyelesaikan masalah serta mengambil keputusan dengan cepat, bukan pencitraan atau mencari panggung.
Bagi Jenderal Suyudi, jabatan Kapolri bukanlah puncak karier, melainkan puncak tanggung jawab. Beliau siap dinilai oleh masyarakat dan DPR berdasarkan hasil kerja nyata yang dirasakan langsung. Indikator hasil kerja nyata tersebut meliputi rasa aman, kepastian hukum, dan perlindungan korban.
Jenderal Suyudi telah memulai langkah awal pemulihan tupoksi Polri seturut konstitusi. Sebagaimana diberitakan sejumlah media dalam beberapa hari terakhir, Kapolri mengonsolidasi kepemimpinannya dengan melakukan rotasi dan mutasi para perwira Polri.
Jika Jenderal Suyudi berhasil memulihkan tupoksi Polri seturut konstitusi, tidak hanya citra Polri yang membaik, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan bagi citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Idealnya, pimpinan institusi negara lainnya juga berani melakukan koreksi internal untuk memulihkan tupoksi masing-masing.
Semoga saja apa yang sudah dimulai Jenderal Suyudi di tubuh Polri bisa memotivasi pimpinan institusi negara lainnya.
Bambang Soesatyo. Anggota Wantimpres RI dan Dosen Pascasarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Borobudur.
