Senada, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Heri Firdaus menilai Indonesia masih menghadapi ketimpangan antara lokasi sumber gas dan pusat industri. Persoalan tersebut diperparah oleh jaringan pipa yang belum terintegrasi sehingga menghambat penyaluran gas.

Heri berharap pembahasan RUU Migas menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola gas nasional, termasuk kepastian alokasi, disparitas harga, dan penguatan infrastruktur distribusi.

"Harapannya RUU ini kan bisa mengurai permasalahan. Jadi kita tahu dulu nih masalah gas kita selama ini apa. Terutama tantangan penyediaan gas bagi industri. Kalau kita lihat salah satu tantangannya kan tadi keterbatasan kuota atau disparitas harga, kemudian juga ketimpangan antara lokasi suplai dengan permintaannya," bebernya.

Pada kesempatan itu, Heri mengungkapkan kenaikan harga gas sebesar US$ 1 per MMBTU berpotensi menambah beban subsidi pupuk hingga Rp 2,2 triliun. Menurutnya, tambahan beban subsidi tersebut setara dengan potensi pengurangan kuota pupuk bersubsidi sebesar 600 ribu ton.

"Ini ada penelitian bahwa kalau ada kenaikan harga gas misalnya US$ 1 MMBTU, ini akan meningkatkan atau akan menambah beban subsidi sebesar Rp 2,2 triliun gitu. Jadi jangan sampai naik ya, kalau harga gasnya naik beban fiskalnya meningkat tadi sampai Rp 2 triliun," tutup Heri.