NADIKABAR.COM — Asosiasi Pengusaha Pupuk Indonesia (APPI) menyoroti persoalan distribusi gas bumi ke industri yang masih menghadapi berbagai kendala. Meski Indonesia memiliki sumber daya gas yang besar, pasokannya belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan pabrik.

Padahal menurut Ketua APPI, Nugroho Christijanto, kepastian pasokan menjadi kebutuhan utama industri pupuk. Menurutnya, kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) tidak akan efektif apabila industri tetap kesulitan memperoleh gas untuk kegiatan produksi.

Sebagai informasi, industri pupuk merupakan salah satu dari tujuh sektor industri penerima fasilitas Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Melalui kebijakan ini, industri pupuk mendapatkan harga gas sebesar US$ 6,50-6,90 per MMBTU.

"Tidak ada artinya begitu ya bahwa harga kita dapat yang baik tapi kita nggak mendapat alokasi. Tapi di saat yang bersamaan misalnya kita punya alokasi begitu ya, tapi infrastruktur seperti tadi saya ilustrasikan tidak tersedia bagaimana membawa gas itu sampai ke titik serahnya," kata Nugroho dalam diskusi Forum Wartawan Industri (Forwin) di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Nugroho menjelaskan, gas bumi merupakan bahan baku utama produksi amonia yang digunakan untuk membuat pupuk. Kekurangan pasokan gas dapat menurunkan efisiensi pabrik, meningkatkan konsumsi energi, hingga berdampak terhadap biaya produksi.

Nugroho mengingatkan, terhentinya operasional pabrik pupuk akibat gangguan pasokan gas dapat menimbulkan persoalan serius. Pasalnya pabrik yang berhenti beroperasi selama satu hari membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menjalankan proses produksi secara normal.

"Kalau misalnya pabrik kita itu tidak menerima pasokan gas satu hari saja, itu untuk menghidupkan kembali itu juga butuh waktu yang cukup lama. Dan satu hari kita tidak berproduksi, itu juga akan membawa dampak terkait dengan kewajiban untuk menyediakan pupuk bagi sektor pertanian dan ujung-ujungnya akan sampai kepada masalah di pangan," bebernya.

Ia juga menekankan harga gas untuk industri harus kompetitif agar kegiatan produksi dapat berjalan secara berkelanjutan. Kebijakan HGBT perlu diimbangi dengan kepastian pasokan sehingga manfaat harga gas yang lebih terjangkau dapat dirasakan industri.

"Jadi harga yang kompetitif itu adalah semuanya dalam rangka untuk menciptakan nilai tambah ekonomi secara nasional itu yang baik. Yang berikutnya adalah masalah distribusinya. Ini yang tadi di awal saya sampaikan, sumur-sumur gas yang ada di Indonesia ini tempatnya tersebar," tutur Nugroho.

"Tapi untuk industri yang memanfaatkan gas bumi itu bisa saya katakan sebagian besar itu tidak dekat dengan sumber gas ini. Oleh karena itu menjadi penting bagaimana gas yang sudah di-lifting itu bisa ditransport atau dikirimkan kepada pengguna itu dengan dukungan infrastruktur yang baik," lanjut Nugroho.

Oleh karena itu Nugroho mengusulkan lima aspek utama yang perlu diperhatikan untuk menjamin keberlanjutan pasokan gas bagi industri pupuk. Kelima aspek tersebut meliputi alokasi, harga, infrastruktur dan distribusi, akses, serta regulasi dan kelembagaan.

Senada, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Heri Firdaus menilai Indonesia masih menghadapi ketimpangan antara lokasi sumber gas dan pusat industri. Persoalan tersebut diperparah oleh jaringan pipa yang belum terintegrasi sehingga menghambat penyaluran gas.

Heri berharap pembahasan RUU Migas menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola gas nasional, termasuk kepastian alokasi, disparitas harga, dan penguatan infrastruktur distribusi.

"Harapannya RUU ini kan bisa mengurai permasalahan. Jadi kita tahu dulu nih masalah gas kita selama ini apa. Terutama tantangan penyediaan gas bagi industri. Kalau kita lihat salah satu tantangannya kan tadi keterbatasan kuota atau disparitas harga, kemudian juga ketimpangan antara lokasi suplai dengan permintaannya," bebernya.

Pada kesempatan itu, Heri mengungkapkan kenaikan harga gas sebesar US$ 1 per MMBTU berpotensi menambah beban subsidi pupuk hingga Rp 2,2 triliun. Menurutnya, tambahan beban subsidi tersebut setara dengan potensi pengurangan kuota pupuk bersubsidi sebesar 600 ribu ton.

"Ini ada penelitian bahwa kalau ada kenaikan harga gas misalnya US$ 1 MMBTU, ini akan meningkatkan atau akan menambah beban subsidi sebesar Rp 2,2 triliun gitu. Jadi jangan sampai naik ya, kalau harga gasnya naik beban fiskalnya meningkat tadi sampai Rp 2 triliun," tutup Heri.