"Kami juga sedang menunggu apakah itu peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri. Yang jelas bagi kami, pertama, tidak tumpang tindih. Karena kan sudah ada jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan hari tua, jaminan pensiun. Nanti sekarang ada lagi yang namanya jaminan pesangon," ujarnya.
Selain itu, Sarman meminta pemerintah memberikan kejelasan mengenai mekanisme pengelolaan dana cadangan pesangon, termasuk lembaga yang akan ditunjuk sebagai pengelola. Da menyarankan pemerintah sebaiknya memanfaatkan lembaga yang sudah ada daripada membentuk lembaga baru. Hal ini mengingat sejumlah program jaminan sosial ketenagakerjaan telah berjalan selama ini.
"Kalau usul kami sih, kalau memang saat ini sudah ada lembaga-lembaga yang sudah mengelola selama ini, kenapa tidak disatukan saja? Kenapa harus ada lagi yang namanya lembaga-lembaga lain?" tuturnya.