Ketika ditanya mengenai kemungkinan dana cadangan pesangon dikelola BPJS, Sarman menyatakan hal tersebut memungkinkan. Namun, ia menegaskan pengusaha masih membutuhkan penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaannya.
"Bisa, bisa juga seperti itu. Tapi ini memang perlu saya bilang tadi, kami kan belum tahu gambarannya bagaimana, lembaganya bagaimana, tata cara pengelolaannya bagaimana, kita kan enggak tahu. Jadi ya kami menunggu," imbuhnya.
Sebagai informasi, Kewajiban penyediaan dan pembayaran dana cadangan pesangon bagi pengusaha mulai berlaku paling lambat 28 Oktober 2027. Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.