Pembatasan pembelian Pertalite direncanakan berlaku untuk kelompok masyarakat dengan desil tertinggi, yakni 9-10, atau kelompok yang dianggap paling sejahtera. Namun dalam perkembangannya, banyak yang memprotes penetapan desil karena dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.
Menurut Purbaya, pemerintah terus memperbaiki Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi basis penetapan desil. Jika terdapat masalah saat kebijakan tersebut, penyelesaiannya akan dilakukan secara khusus kasus per kasus.
"Let's say belum sampai DTSEN yang baru keluar, kita handle case by case," tutur Purbaya.
