NADIKABAR.COM — Perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) masuk dalam ke Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang ditetapkan Kementerian ESDM. Penetapannya dilakukan melalui Keputusan Menteri Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026, tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten dan telah ditandatangani oleh Menteri EDSM Bahlil Lahadalia sejak 12 Februari 2026.
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menegaskan hingga saat ini tidak ada satupun izin tambang yang dikeluarkan di wilayah tersebut, baik di wilayah perairan TNUK maupun wilayah TNUK itu sendiri. Dalam penetapan WUP pun, TNUK dikecualikan sebagai wilayah pertambangan.
"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri," ujar Dwi Anggia dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11/2026).
Anggia mengatakan penetapan wilayah usaha pertambangan (WUP) merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan.
Adapun untuk wilayah bisa ditambang itu harus memenuhi berbagai persyaratan. Penetapan WUP saja belum cukup untuk menjadi dasar kegiatan penambangan. Untuk itu, suatu wilayah harus terlebih dahulu ditetapkan sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang diberikan kepada badan usaha melalui mekanisme lelang atau pemberian prioritas sesuai ketentuan.
Setelah memperoleh WIUP, badan usaha masih harus mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP). Anggia menjelaskan bahwa setiap proses penerbitan izin usaha pertambangan wajib memenuhi seluruh ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.
Proses tersebut mencakup kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan. Kementerian ESDM berkomitmen memastikan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan dan kawasan konservasi.
"Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon," tegas Anggia.