Guna mengukuhkan koordinasi, Menteri Kebudayaan memberikan arahan khusus untuk segera mengaktivasi Kelompok Kerja (Pokja). Instrumen kerja utama KNIU ini meliputi Pokja Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Kebudayaan, Komunikasi dan Informasi, serta sektor lainnya sesuai kebutuhan. Kelompok kerja lintas disiplin ini diharapkan mampu beroperasi maksimal sebagai ruang perumusan teknis dan substansial.
Rapat Pleno KNIU sukses menjadi forum integrasi penyampaian program antarperwakilan kementerian serta lembaga negara. Melalui pertemuan berbobot ini, pemerintah berharap segera terbentuk suatu mekanisme koordinasi nasional yang jauh lebih efektif. Kesepakatan bersama ini sangat krusial untuk menjadikan KNIU sebagai simpul utama koordinasi nasional sesuai amanat pedoman operasional UNESCO.
Agenda penting ini turut dihadiri oleh jajaran petinggi negara, termasuk Menko PMK Pratikno dan Wamen Diktisaintek Stella Christie serta Fauzan. Hadir pula Sesjen Kemendikdasmen Suharti, Dubes RI untuk Prancis Mohamad Oemar, serta perwakilan Kemenlu, Kemenkomdigi, BPS, dan BRIN. Menteri Kebudayaan sangat berharap KNIU dapat menjelma menjadi rumah bernaung bagi seluruh pemangku kepentingan.
"Indonesia harus hadir lebih kuat, lebih terkoordinasi, dan lebih berpengaruh dalam forum UNESCO. Dengan itu, kami mengajak seluruh anggota KNIU untuk mendukung implementasi Perpres Nomor 31 Tahun 2026 demi penguatan peran Indonesia di UNESCO," tutup Fadli.
