NADIKABAR.COM — Pemerintah Jepang resmi mendirikan Badan Penanganan Bencana Nasional, Senin, untuk memperkuat respons tanggap darurat serta meminimalkan dampak dari berbagai bencana yang berpotensi melanda negara kepulauan yang rawan gempa tersebut.
Berkantor pusat di Tokyo, badan tersebut nantinya akan membentuk sejumlah pusat komando regional untuk mempererat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman bencana alam skala besar, khususnya potensi gempa dahsyat di Palung Nankai, Palung Jepang, Palung Chishima, maupun di kawasan metropolitan Tokyo.
Penentuan lokasi pusat komando daerah tersebut rencananya dilakukan pada musim panas 2027, dengan target agar kantor-kantor wilayah tersebut dapat beroperasi penuh mulai Juli 2028.
Sekretaris Kabinet Utama Jepang Minoru Kihara dalam konferensi pers di Tokyo, Senin, mengumumkan bahwa lembaga itu dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Sanae Takaichi.
Sementara itu, Menteri Rekonstruksi Goshi Hosono ditunjuk untuk merangkap jabatan sebagai Menteri Penanganan Bencana. Posisi baru tersebut memberikan Hosono wewenang untuk memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga lain. Instansi yang dinilai belum memberikan upaya penanganan bencana yang memadai diwajibkan untuk mematuhi rekomendasi tersebut.
Badan Penanganan Bencana Nasional menjadi lembaga pertama yang dibentuk dan berada langsung di bawah pengawasan Kabinet Jepang sejak pendirian Badan Digital pada September 2021. Selain gempa bumi, badan itu juga diberi mandat untuk memitigasi dampak hujan dengan intensitas tinggi hingga letusan gunung berapi.
Salah satu tantangan utama bagi lembaga baru itu adalah memperluas asistensi bagi pemerintah daerah di tingkat kota atau distrik yang sering kali terkendala keterbatasan anggaran dan minim tenaga ahli kebencanaan.
Gempa dahsyat yang berpotensi terjadi di Palung Nankai yang membentang di lepas pantai Pasifik barat daya Jepang, maupun yang berpotensi melanda Tokyo, diproyeksikan dapat memicu lonjakan jumlah pengungsi.
Oleh karena itu, badan tersebut ditugaskan untuk membenahi standar tempat penampungan, mencegah korban jiwa tidak langsung pascabencana, serta menyalurkan berbagai kebutuhan pokok di lapangan.
Saat ini, lembaga itu ditugaskan untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi di sejumlah daerah yang terdampak bencana sebelumnya, termasuk Semenanjung Noto yang dilanda gempa awal 2024 dan Prefektur Kumamoto yang diguncang gempa magnitudo 7,1 pada Juli 2026.
Badan tersebut juga akan menetapkan kemungkinan banjir parah di kawasan perkotaan akibat cuaca ekstrem yang semakin sering melanda berbagai wilayah di Jepang sebagai permasalahan krusial, salah satunya seperti yang terjadi di Prefektur Chiba dekat Tokyo pada Agustus lalu.
Penerjemah: Uyu Septiyati Liman
