Nurdin menilai keterlibatan pemangku kepentingan dari sisi Papua Nugini, termasuk OTML, diperlukan untuk mendapatkan gambaran kebutuhan konektivitas. Informasi tersebut nantinya menjadi bahan pemetaan berdasarkan aktivitas pengguna dan kegiatan ekonomi di wilayah Papua Nugini.
"Koordinasi lintas pihak diperlukan agar pengembangan koridor ini dapat melihat kebutuhan dari kedua sisi perbatasan. Dengan demikian, hasil asesmen nantinya dapat menjadi dasar dalam merumuskan penanganan yang terintegrasi," kata Nurdin.
Sebagai tindak lanjut, BNPP RI akan melakukan peninjauan langsung terhadap koridor Merauke-Yetetkun-Butmabin. Hasil peninjauan akan menjadi bahan koordinasi bersama kementerian/lembaga dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk memetakan kebutuhan penanganan infrastruktur dan konektivitas kawasan.
Penguatan konektivitas Merauke-Yetetkun-Butmabin diharapkan dapat meningkatkan keterhubungan antarkawasan, memperluas akses pelayanan masyarakat, serta menunjang aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan Indonesia-Papua Nugini.
Sebagai tambahan, forum tersebut dipimpin oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Nurdin, bersama Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, serta dihadiri oleh perwakilan Kementerian Luar Negeri, Kantor Staf Presiden, Badan Karantina Indonesia, PT Pertamina (Persero), dan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
