NADIKABAR.COM — Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) membahas penguatan konektivitas jalan yang menghubungkan wilayah Provinsi Papua Selatan dengan kawasan perbatasan Papua Nugini (PNG) melalui koridor Merauke-Yetetkun-Butmabin.
Pembahasan tersebut mencakup pemetaan kondisi infrastruktur, kebutuhan konektivitas, serta dukungan sarana transportasi yang diperlukan untuk menunjang pelayanan masyarakat dan aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan. Pembahasan tersebut dilakukan di Kantor Gubernur Papua Selatan, Senin (21/9).
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Nurdin mengatakan konektivitas Merauke-Yetetkun-Butmabin penting untuk menghubungkan kawasan perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Menurutnya, konektivitas tersebut juga dapat menunjang mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa.
"Konektivitas koridor ini perlu dilihat sebagai bagian dari sistem konektivitas kawasan perbatasan. Karena itu, pembahasannya tidak hanya mengenai pembangunan ruas jalan, tetapi juga keterhubungannya dengan pelayanan masyarakat, aktivitas ekonomi, dan simpul lintas batas," ujar Nurdin dalam keterangan tertulis, Selasa (22/9/2026).
Nurdin menyebut forum tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, selaku Kepala BNPP RI untuk memperkuat kerja sama bilateral Indonesia-Papua Nugini, khususnya dalam bidang infrastruktur dan konektivitas lintas batas.
Pembahasan difokuskan pada sejumlah aspek teknis, mulai dari kondisi dan kualitas jalan, keterhubungan antarkawasan, akses menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun, hingga kondisi jembatan dan bangunan pelengkap jalan. Selain itu, turut dibahas hambatan fisik dan geografis serta kebutuhan peningkatan kapasitas jalan.
Forum juga membahas kesiapan Yetetkun-Butmabin sebagai gerbang lintas batas, termasuk keterhubungannya dengan sistem transportasi dan perdagangan kedua negara.
Pengembangan koridor tersebut juga dikaji dari potensi jalur logistik, kebutuhan infrastruktur pendukung, hingga keterhubungannya dengan pusat kegiatan ekonomi di kawasan perbatasan.
Dari sisi Papua Nugini, penguatan konektivitas melalui Butmabin Border Post yang direncanakan menjadi counterpart PLBN Yetetkun berkaitan dengan kebutuhan jalur alternatif distribusi bahan bakar minyak (BBM) menuju kawasan pertambangan Ok Tedi Mining Limited (OTML).
Kebutuhan tersebut muncul karena jalur logistik OTML melalui rute Sungai Fly-Kiunga-Tabubil menghadapi kendala akibat penurunan debit sungai yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kelancaran distribusi logistik menuju kawasan pertambangan.
Aspek logistik juga menjadi bagian dari pembahasan, termasuk potensi pasokan BBM dari Indonesia ke Papua Nugini melalui skema kerja sama business-to-business (B-to-B) antara OTML dan Pertamina untuk memenuhi kebutuhan operasional.
Skema ini menjadi salah satu aspek yang perlu dikaji dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, konektivitas koridor, mekanisme perdagangan lintas batas, serta kebutuhan dari sisi pengguna.
Nurdin menilai keterlibatan pemangku kepentingan dari sisi Papua Nugini, termasuk OTML, diperlukan untuk mendapatkan gambaran kebutuhan konektivitas. Informasi tersebut nantinya menjadi bahan pemetaan berdasarkan aktivitas pengguna dan kegiatan ekonomi di wilayah Papua Nugini.
"Koordinasi lintas pihak diperlukan agar pengembangan koridor ini dapat melihat kebutuhan dari kedua sisi perbatasan. Dengan demikian, hasil asesmen nantinya dapat menjadi dasar dalam merumuskan penanganan yang terintegrasi," kata Nurdin.
Sebagai tindak lanjut, BNPP RI akan melakukan peninjauan langsung terhadap koridor Merauke-Yetetkun-Butmabin. Hasil peninjauan akan menjadi bahan koordinasi bersama kementerian/lembaga dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk memetakan kebutuhan penanganan infrastruktur dan konektivitas kawasan.
Penguatan konektivitas Merauke-Yetetkun-Butmabin diharapkan dapat meningkatkan keterhubungan antarkawasan, memperluas akses pelayanan masyarakat, serta menunjang aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan Indonesia-Papua Nugini.
Sebagai tambahan, forum tersebut dipimpin oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Nurdin, bersama Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, serta dihadiri oleh perwakilan Kementerian Luar Negeri, Kantor Staf Presiden, Badan Karantina Indonesia, PT Pertamina (Persero), dan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
