Terkait pertimbangan dalam memutuskan UMP Bali 2027, Gubernur Koster menjabarkan pertimbangan pertama penetapan ini adalah melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 35A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Pertimbangan berikutnya merujuk pada Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Bali Nomor 001/DPP-Bali/XI/2026 tanggal 18 November 2026 tentang Rekomendasi Penetapan UMP dan UMSP Bali Tahun 2027 berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Dalam dasar hukumnya, keputusan ini mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.