"Dengan UMP sebesar Rp4.559.287,00, maka para pegawai PPPK maupun PPPK paruh waktu di lingkungan pemerintah daerah dan pekerja usaha sektor pariwisata akan mengalami peningkatan pendapatan yang cukup besar, meningkatkan daya beli produk yang dikonsumsi, serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan niskala-sakala," imbuhnya.

Gubernur Koster juga mengatakan pertimbangan menaikkan UMP hingga Rp4,5 juta adalah berdasarkan aspirasi yang disampaikan Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali yang dilakukan pada 21 Oktober dan 20 November lalu. FSPM meminta agar UMP Bali dihitung menggunakan pendekatan berbasis kehidupan hidup layak (KHL).

Besaran KHL Tahun 2027 untuk Provinsi Bali diketahui sebesar Rp 5.604.481. Namun, berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi Bali, UMP disepakati sebesar Rp 4.559.287.