NADIKABAR.COM — Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana memastikan kecerdasan itu digunakan untuk kepentingan publik, bukan untuk memperkaya diri sendiri atau menyalahgunakan kekuasaan.
Pendidikan sebenarnya memiliki tugas yang lebih besar: membentuk manusia yang mampu memegang tanggung jawab dalam cakupan pengetahuannya.
Gagasan tersebut menjadi salah satu pokok pemikiran Presiden Prabowo Subianto ketika meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, Jawa Barat, Jumat (30/10). Dalam kesempatan itu, ia menghubungkan mutu pendidikan dengan pemberantasan korupsi. Keduanya mungkin terlihat sebagai persoalan berbeda, tetapi sesungguhnya bertemu pada satu pertanyaan: seperti apa manusia yang hendak dibentuk dan diberi kepercayaan untuk mengelola negara?
Korupsi bukan semata-mata persoalan lemahnya pengawasan atau buruknya sistem administrasi. Di balik penyalahgunaan wewenang terdapat pilihan moral seseorang yang mengetahui aturan, memahami konsekuensi, tetapi tetap memilih mengambil sesuatu yang bukan haknya. Bahkan, kecerdasan dapat membuat penyimpangan berlangsung lebih sistematis dan sulit terdeteksi.
Pendidikan tidak cukup berhenti pada kemampuan akademik. Sekolah perlu membentuk karakter yang membuat pengetahuan memiliki arah dan batas. Prabowo menyampaikan bahwa pemimpin unggul harus memiliki kelebihan dalam otak, badan, jiwa, dan hati. Orang pintar yang memiliki hati jahat, katanya, justru sangat berbahaya karena dapat melahirkan penderitaan, ketidakadilan, dan bencana.
Persoalannya, karakter sedemikian tidak terbentuk hanya melalui pelajaran di ruang kelas. Integritas harus menjadi pengalaman sehari-hari, mulai dari bagaimana seseorang memperoleh kesempatan, menghadapi persaingan, mematuhi aturan, hingga menjalankan tanggung jawab. Pendidikan karakter akan kehilangan makna jika lingkungan pendidikan sendiri membiarkan ketidakjujuran memperoleh keuntungan.
SMA Taruna Nusantara menjadi salah satu ruang untuk menguji gagasan tersebut. Sekolah yang mulai beroperasi di Magelang pada 1990 itu dibangun sebagai lembaga kaderisasi calon pemimpin. Kini, jaringan sekolah tersebut berkembang ke Malang, Cimahi, Pagar Alam, Ibu Kota Nusantara, dan Langowan, Sulawesi Utara. Pemerintah juga menggratiskan pendidikan bagi seluruh siswa, sehingga kesempatan masuk tidak lagi dibatasi oleh kemampuan membayar biaya operasional.
Perubahan ini memiliki arti lebih luas daripada sekadar pembebasan biaya sekolah. Sebelumnya, siswa jalur reguler dikenai biaya operasional pendidikan, sedangkan beasiswa penuh hanya tersedia bagi siswa terpilih. Skema gratis mengembalikan sekolah kepada rancangan awalnya, ketika pembiayaan siswa ditanggung penuh dengan dukungan dana TNI, sebelum krisis ekonomi 1997 memaksa kebijakan tersebut dihentikan.
Untuk tahun ajaran 2026/2027, kuota pendaftaran ditetapkan hingga 10.000 calon siswa. Setiap siswa yang lolos seleksi akan memperoleh beasiswa penuh. Dengan demikian, kemampuan ekonomi keluarga semestinya tidak lagi menjadi penghalang bagi anak-anak berpotensi untuk mendapatkan pendidikan di sekolah tersebut.
