“Kementerian UMKM akan terus mengawal agar program ini tepat sasaran sehingga manfaatnya dirasakan perempuan prasejahtera di seluruh Indonesia. Karena itu, saya meminta PNM menjalankan seluruh kewajibannya sebagai bagian penting dari pelaksanaan Program KPPS," kata Maman.

Setelah penandatanganan PKP, PNM selanjutnya akan menyampaikan dokumen kerja sama kepada Kementerian Keuangan untuk memperoleh akses host-to-host dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

Program KPPS direncanakan mulai berjalan pada 9 November 2026. Penyerapan subsidi akan disesuaikan dengan kapasitas penyaluran pembiayaan.