NADIKABAR.COM — Ketua Kelompok IV Badan Pengkajian MPR Tifatul Sembiring menyampaikan kekhawatirannya terhadap nasib para nelayan dan petani di Indonesia. Menurutnya, nasib kedua profesi tersebut masih memprihatinkan dan jauh dari kata sejahtera.

Padahal, Indonesia memiliki potensi alam yang sangat besar dan seharusnya mampu membuat kedua profesi tersebut hidup lebih sejahtera.

Keprihatinan tersebut disampaikan Tifatul Sembiring saat menyampaikan pengantar pada Focus Group Discussion (FGD) Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI dengan tema 'Sistem Keuangan Negara, Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial (Kontribusi Potensi Kelautan terhadap Ekonomi Nasional)' di Tangerang Selatan, Banten, Selasa (29/9) yang lalu.

Nasib nelayan yang tak kunjung sejahtera, menurut Tifatul Sembiring, tidak sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Akibatnya, para nelayan hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka tidak bisa bersaing dengan nelayan asing yang memakai teknologi tinggi.

"Nelayan kita masih mencari ikan, sementara nelayan asing sudah bisa melihat posisi dan jenis ikan di laut, tinggal menentukan ikan apa yang akan mereka tangkap. Selain itu nelayan kita hanya bisa menangkap di laut dangkal dan berebut dengan sesamanya, sementara nelayan asing menangkap ikan di laut dalam," ujar Tifatul, Kamis (1/10/2026).

Padahal, potensi laut Indonesia sangat besar. Panjang garis pantainya mencapai 99.083 km. Menurut Kementerian KKP, pada 2025 produksi kelautan Indonesia mencapai 26,25 juta ton. Terdiri dari 11,65 juta ton rumput laut, 7,85 juta ton ikan tangkap, dan 6,75 juta ton ikan budidaya.

Potensi ekonomi kelautan Indonesia yang mencakup 11 sektor diperkirakan KKP mencapai US$ 1,33 triliun per tahun atau setara dengan Rp 20 ribu triliun. Artinya, potensi yang masih belum tergali masih cukup banyak.

"Yang memprihatinkan, sebagian dari potensi itu kerap dicuri nelayan asing. Menurut Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan KKP, memperkirakan kerugian negara mencapai Rp 360 miliar di dalam satu tahun," ujar Tifatul.

Sementara itu, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM M. Riza Damanik mengatakan bahwa masa depan Indonesia ada di laut. Ini terjadi karena hampir seluruh potensi sumber daya alam Indonesia yang ada di darat pada saatnya akan habis. Contohnya, saat ini kilang-kilang minyak yang ada merupakan hasil eksplorasi masa lalu dan usianya sudah semakin tua.

Dari sisi pangan, Riza mengatakan konsumsi protein ikan terus mengalami kenaikan. Sebuah penelitian menyatakan semakin bagus ekonomi sebuah bangsa, sumber proteinnya akan bergeser dari daging ke ikan. Pada masa reformasi, konsumsi ikan per kapita masyarakat Indonesia sebesar 18 kg per kapita per tahun. Angka tersebut telah meningkat menjadi lebih dari 50 kg per kapita per tahun.

"Tetapi pada saat bersamaan sektor perikanan tangkap cenderung stagnan atau bahkan menurun. Digantikan dengan tren perikanan budidaya yang terus. Bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Artinya, kalau 10-15 tahun lalu perikanan tangkap jadi kekuatan sumber protein hewani bagi seluruh bangsa di dunia hari ini telah tergantikan dengan perikanan budidaya," ujar Riza.

Tetapi, menurut Riza, laut masih menyimpan potensi besar dari budidaya rumput laut karena komoditas ini punya nilai tambah dari produk turunannya yang sangat banyak. Mulai dari tepung karagenan, biostimulan, hingga tepung agar-agar. Pengolahan rumput laut menjadi produk turunan berpotensi meningkatkan nilai tambah hingga 14 kali lipat.

"Indonesia adalah produsen dan eksportir rumput laut terbesar di dunia, tetapi 93,4% diekspor dalam bentuk nonolahan atau mentah. Sementara Cina, importir rumput laut asal Indonesia, mampu menjual 84,11% produk turunan komoditas tersebut dan mendapat keuntungan lebih besar dari Indonesia," tutup Riza.

Sebagai informasi, dalam acara tersebut hadir para anggota Badan Pengkajian MPR, yaitu Darmadi Durianto (PDI Perjuangan), Muhamad Nur Purnamasidi (Golkar), Lisda Hendrajoni (NasDem), Maman Imanul Haq (PKB), Andi Yuliani Paris (PAN), Endang Setyawati Thohari (Gerindra), Heri Gunawan (Gerindra), Ida Fauziyah (PKB), dan Guntur Sasono (Demokrat).

Sedangkan narasumber yang membahas tema FGD adalah Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM M. Riza Damanik, Peneliti Indef dan dosen Universitas Indonesia Berli Martawardaya, serta Dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta Jauharuddin.