Selain untuk mencegah terjadinya financial engineering seperti di Negeri Jiran, Dahnil mengatakan langkah ini juga dimaksudkan untuk menjaga nama baik pemerintahan Prabowo dalam hal pengelolaan dana haji.
"Kami tidak mau juga kalau kemudian pemerintahan Pak Prabowo seolah-olah begitu tidak benar mengelola keuangan haji, karena kami belum tahu faktualnya keuangan haji seperti apa, maka kami ingin dorong, Presiden tadi dorong lakukan audit forensik supaya kita tahu kondisi faktual sebenarnya. Jadi itu yang akan kami lakukan, nanti kami akan bicara dengan semua tim terutama BPKP terkait dengan upaya audit forensik keuangan haji tersebut," lanjutnya.
"Ini juga dalam rangka tadi perintah Presiden bersih-bersih perhajian Indonesia supaya lebih berkah pada Presiden, supaya bersih, supaya bebas dari kartel haji dan kartel umrah," tutup Dahnil.
Dalam kesempatan yang sama Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf Hasyim alias Gus Irfan, mengatakan Prabowo sangat mendukung upaya Kementerian yang dipimpinnya untuk melakukan penindakan kartel dan penipuan travel haji-umrah.
"Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umrah dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jemaah," ujar Gus Irfan.
