Prabowo menjelaskan bahwa pendekatan tersebut diwujudkan melalui kebijakan bertetangga baik atau "good neighbor policy", yang telah dijalankannya sejak menjabat Menteri Pertahanan pada pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Indonesia, menurutnya, harus terus membangun kerja sama dengan negara-negara tetangga tanpa mengorbankan prinsip kedaulatan dan amanat konstitusi.
"Kita tidak mau ikut blok manapun. Kita tidak mau ikut pakta-pakta militer manapun. Kita hormati, kita tidak mau terlibat. Tapi kita sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita, kita anti-imperialisme. Kita anti penjajahan," kata Presiden.
Sejalan dengan kebijakan luar negeri tersebut, Kepala Negara menekankan bahwa politik dalam negeri harus berorientasi pada kepentingan bangsa, bukan kepentingan kelompok atau golongan.
Ia menilai situasi global yang penuh kerawanan menuntut seluruh kekuatan nasional untuk bekerja sama, terlebih ketika persoalan politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan semakin saling berkaitan.
Presiden juga menyoroti perlunya perubahan cara pandang dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, agar tidak terjebak dalam pendekatan sektoral.
Prabowo menilai tantangan global saat ini membutuhkan pemimpin dan kalangan akademisi yang mampu memahami berbagai persoalan secara menyeluruh.
