Lebih lanjut, Pramono juga memaparkan terkait perbincangannya dengan Menteri Keuangan soal obligasi. Pramono mengatakan pihaknya akan sepenuhnya patuh kepada pemerintah pusat terkait obligasi tersebut.
"Apapun yang menjadi keputusan Kementerian Keuangan, Pemerintah DKI Jakarta akan turut serta, akan mengikuti. Saya tidak ingin urusan obligasi ini menjadi polemik, karena yang namanya pemerintah pusat itu kan mikirnya harus luas, tidak hanya mikir tentang Jakarta, harus mikir tentang daerah-daerah lain. Kalau obligasi ini diizinkan, misalnya, kan, harus berlaku bagi semua provinsi, tidak boleh hanya Jakarta saja," tutur Pramono.
