NADIKABAR.COM — Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, mengharapkan pemerintahan baru Israel nantinya akan memungkinkan dilanjutkannya perundingan damai untuk konflik Palestina dan Israel, yang terhenti selama beberapa tahun terakhir.
"Selama bertahun-tahun, kami telah mengulurkan tangan kepada pihak Israel demi mencapai perdamaian, agar Israel dan Palestina dapat hidup dalam keamanan, stabilitas, dan kedamaian," kata Abbas dalam pernyataan terbarunya, seperti dilansir AFP, Jumat (30/10/2026).
"Kami berharap, segera setelah pemerintahan baru Israel terbentuk, kita dapat memulai dialog bersama," ucap Abbas saat berbicara dalam pertemuan Presiden Siprus, Nikos Christodoulides, di Nikosia pada Kamis (28/10) waktu setempat.
Hasil akhir pemilu Israel, yang diumumkan Komite Pemilu Pusat (CEC) pada Jumat (30/10) pagi waktu setempat, menunjukkan tidak ada blok politik utama yang berhasil mengamankan mayoritas dalam parlemen atau Knesset, yang diperlukan untuk bisa membentuk pemerintahan baru.
Menurut hasil akhir resmi tersebut, koalisi Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu memenangkan total 53 kursi parlemen, dengan Partai Likud yang menaunginya memperoleh 27 kursi parlemen. Sedangkan kubu oposisi yang dipimpin mantan petinggi militer Gadi Eisenkot memenangkan 48 kursi parlemen.
Baik koalisi Netanyahu maupun kubu oposisi sama-sama gagal mencapai ambang batas 61 kursi, dari total 120 kursi parlemen, untuk memegang mayoritas parlemen dan membentuk pemerintahan baru.
Situasi tersebut mengisyaratkan negosiasi koalisi yang mungkin akan berlangsung alot dan bisa memakan waktu berminggu-minggu, bahkan berpotensi memicu kebuntuan politik di Israel.
Jika tidak ada pemerintahan baru yang dapat dibentuk, maka Israel berpotensi menghadapi pemilu baru, seperti yang terjadi beberapa kali di masa lalu.
Terlepas dari itu, proses perdamaian antara Palestina dan Israel telah terhenti selama bertahun-tahun, meskipun semakin banyak negara yang mengakui Negara Palestina beberapa waktu terakhir.
Di bawah pemerintahan Netanyahu, pembangunan permukiman dan kekerasan terhadap warga Palestina meningkat tajam di Tepi Barat, yang menjadi tempat Otoritas Palestina yang dipimpin Abbas menjalankan pemerintahan mandiri yang terbatas.
Para Menteri dalam koalisi pemerintahan Netanyahu, yang kini berhaluan sayap kanan garis keras, secara terang-terangan menyerukan pencaplokan Tepi Barat oleh Israel. Mereka juga mendorong kebijakan yang mendorong warga Palestina untuk meninggalkan Tepi Barat dan Jalur Gaza yang luluh lantak akibat perang.
Netanyahu memimpin Israel dalam perang yang menghancurkan sejak Oktober 2023, yang membuat sebagian besar wilayah Jalur Gaza kini menjadi puing-puing.
