NADIKABAR.COM — Setelah membuka lebih dari 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), pemerintah berencana kembali memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pulau Jawa.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas, mengatakan perluasan jangkauan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini rencananya akan dilaksanakan pada akhir bulan ini, sekitar tanggal 25 Oktober 2026.

"Pulau Jawa akan mulai dilaksanakan akhir Oktober ini, minggu keempat. Jadi diperkirakan tanggal 25 lah ya," kata Zulhas dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026).

Ia menjelaskan perluasan jangkauan MBG di Pulau Jawa ini utamanya akan menyasar berbagai fasilitas pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren. Dalam hal ini pondok pesantren terkait dapat langsung menyerahkan data peserta didik kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk kemudian didaftarkan menjadi penerima manfaat.

Menurutnya dengan cara ini proses penyaluran MBG dapat dilakukan secara transparan dan terpusat. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan atas praktik jual-beli titik SPPG atau dapur MBG yang sempat terjadi antara oknum BGN dengan sejumlah yayasan.

"Akhir Oktober ini untuk Pulau Jawa, ya terutama pondok dan lain-lain yang banyak. Jadi tidak ada perantara, tidak ada makelar, ya. Langsung, data dari pondok langsung ke BGN, blas lagi. Lagu lama nggak ada, yang ada lagu baru, yang tertib," tegas Zulhas.

Selain mencegah praktik jual-beli titik, penyampaian data langsung dari pondok pesantren juga mempermudah BGN dalam menerbitkan Surat Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Sementara (SPS). Sebab tanpa SPS, kini SPPG dilarang menyalurkan MBG kepada penerima manfaat.

"Jadi kalau dulu itu yayasan-yayasan dibentuk, titik ditentukan ya, akhirnya kerja sama produksi, itu yang dibersihkan, yang disebut tadi SPS yang kedua. Jadi yang begitu tuh nggak boleh lagi, dibersihkan," jelasnya lagi.

Sebelumnya, pemerintah melalui BGN telah mengaktivasi 480 SPPG di wilayah 3T serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi. Seluruh SPPG baru ini utamanya berada di wilayah Indonesia Timur termasuk enam provinsi di Pulau Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku.

Setelahnya pada tahap kedua BGN kemudian melakukan aktivasi 980 SPPG wilayah 3T serentak di 16 provinsi. Dapur MBG baru ini utamanya berada di Sumatera, Kalimantan, dan Bali.

"Tahap dua, mulai 14 Oktober kemarin sudah diaktivasi 980 SPPG yang baru yang 3T ini, wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Memang masih banyak (permintaan MBG) yang datang ke tempat kami, tolong nanti diserahkan saja kepada BGN," ujar Zulhas.