NADIKABAR.COM — Program pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt-peak (GWp) akan diarahkan untuk memperluas akses listrik di desa dan pulau terpencil. Selain menyediakan listrik bagi warga, PLTS juga diharapkan bisa mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, seperti perikanan dan usaha produktif lainnya.
Hal tersebut menjadi pembahasan dalam forum yang digelar Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) dan Tenggara Strategics pada Forum Inovasi Berkelanjutan di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31), 10 November 2026.
Wakil Presiden Eksekutif Aneka Energi Baru dan Terbarukan PT PLN (Persero) Rahmat Nichol Fauzan mengatakan masih ada lebih dari 10.000 desa yang perlu mendapat akses listrik. PLN akan memperluas jaringan listrik di lokasi yang memungkinkan. Sementara itu, untuk desa yang sulit dijangkau, PLN akan menggunakan PLTS yang dilengkapi baterai.
PLN juga berencana menggunakan teknologi serupa untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di 741 lokasi yang sudah teraliri listrik. Langkah ini ditujukan untuk menekan biaya pembangkitan dan mengurangi subsidi listrik.
Pada sesi pertama, Kepala Pembiayaan Iklim Sektor Swasta Asian Development Bank (ADB) Mischa Lentz mencontohkan pemanfaatan listrik surya untuk membantu nelayan menjaga mutu hasil tangkapan.
Melalui program Sun2Sea, ADB dan *Global Energy Alliance for People and Planet* berencana memanfaatkan listrik PLTS untuk memproduksi es dan menyimpan ikan di komunitas pesisir. Berdasarkan kajian kelayakan awal, fasilitas tersebut berpotensi meningkatkan margin bersih nelayan karena jumlah ikan yang terbuang berkurang dan lebih banyak hasil tangkapan bisa dijual dalam kondisi segar.
Kebutuhan listrik dari kegiatan usaha seperti perikanan juga dapat membantu pengembang memperkirakan pendapatan proyek. Namun, menurut Lentz, nilai investasi proyek di tingkat desa sering kali terlalu kecil untuk menarik pemberi pinjaman internasional.
Ketidakpastian permintaan listrik dan keterbatasan kemampuan pengelola setempat juga menjadi kendala pembiayaan. Untuk mengatasinya, ia mengusulkan pelibatan bank lokal dan penggabungan sejumlah proyek desa agar lebih menarik bagi investor besar. Lembaga multilateral juga dapat membantu membagi risiko melalui penjaminan dan pembiayaan campuran.