Pelibatan calon investor sejak tahap perencanaan dan penyediaan data dasar dinilai penting untuk mengukur kelayakan proyek. Khusus untuk penggantian pembangkit diesel, Febri Ariyanto dari Rumah Perancangan Aksi Transisi Energi (Rumah PATEN) mengatakan lembaganya bersama PLN tengah mengkaji kemungkinan pemanfaatan pendapatan dari kredit karbon untuk menekan tarif listrik.

Selain pembiayaan, pembagian tanggung jawab setelah PLTS beroperasi juga perlu ditentukan sejak awal. Wakil Ketua AESI Anggita Pradipta mengusulkan skema *solar as a service*. Dalam skema ini, pengembang bertugas memasang dan merawat PLTS, sedangkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dapat menyediakan lahan dan mengoordinasikan layanan bagi warga serta pelaku usaha, termasuk pemeliharaan pembangkit.

Pengguna listrik nantinya membayar sesuai pemakaian dengan tarif yang disepakati sejak awal.

Pada sesi kedua, pembahasan beralih ke kebutuhan listrik di pulau-pulau terpencil. Biaya pengiriman bahan bakar ke wilayah tersebut membuat pembangkitan listrik menggunakan diesel menjadi lebih mahal.

Kepala Eksekutif *Renewable Energy Council Asia Pacific* John Grimes mengatakan kapasitas PLTS dan baterai perlu disesuaikan dengan kebutuhan usaha setempat agar biaya listrik tetap terjangkau dalam jangka panjang.

Ia mengusulkan penilaian kebutuhan listrik di setiap desa untuk memperkirakan konsumsi energi dan kemampuan warga membayar. Penilaian tersebut juga perlu menentukan pihak yang bertanggung jawab merawat sistem pembangkit.

Kajian AESI menunjukkan kebutuhan listrik dari kegiatan usaha dapat memengaruhi biaya pembangkitan PLTS. Wakil Ketua AESI Bidang Riset dan Teknologi I Made Aditya Suryawidya mengatakan biaya pembangkitan PLTS di desa perikanan diperkirakan sekitar 29 sen dolar AS per kilowatt-jam (kWh). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan desa yang hanya mengandalkan kebutuhan rumah tangga, yakni sekitar 41 sen dolar AS per kWh.